Gambar Ilustrasi Tata Cara Pengajuan PBG di Kota: Panduan Lengkap dan Praktis

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis yang berlaku. PBG menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi bangunan. Memahami tata cara pengajuan PBG di kota sangat penting bagi setiap individu atau entitas yang berencana melakukan kegiatan konstruksi, karena tanpa PBG, pembangunan dapat dianggap ilegal dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga pidana.

Baca Juga: Deskripsi Pekerjaan Manajer Proyek: Tanggung Jawab, Skill, dan Peluang Karir 2025

Memahami Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Apa Itu PBG?

PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk memastikan bahwa pembangunan atau renovasi yang dilakukan sesuai dengan standar teknis dan peraturan yang berlaku. PBG mencakup berbagai aspek, termasuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesesuaian fungsi bangunan.

Perbedaan Antara PBG dan IMB

Sebelumnya, IMB digunakan sebagai izin utama dalam proses pembangunan. Namun, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, IMB digantikan oleh PBG. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pendekatan perizinan; PBG lebih menekankan pada pemenuhan standar teknis dan fungsi bangunan, sementara IMB lebih fokus pada izin mendirikan bangunan secara umum.

Baca Juga:

Alasan Pentingnya Mengajukan PBG

Kepatuhan terhadap Regulasi

Mengajukan PBG memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan mematuhi peraturan dan standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini penting untuk menghindari sanksi administratif atau hukum yang dapat dikenakan akibat pelanggaran peraturan.

Menjamin Keselamatan dan Kualitas Bangunan

Dengan memenuhi persyaratan PBG, pemilik bangunan memastikan bahwa struktur yang dibangun aman dan layak huni. Ini mencakup aspek keselamatan konstruksi, kesehatan penghuni, dan kenyamanan penggunaan bangunan.

Baca Juga: Sertifikat BNSP Hilang? Begini Cara Urus Duplikat Resmi dalam 3 Hari!

Persyaratan Administratif Pengajuan PBG

Dokumen Identitas Pemohon

Pemohon harus menyertakan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bukti identitas dan kepatuhan pajak.

Bukti Kepemilikan Tanah

Dokumen seperti sertifikat tanah atau surat perjanjian sewa menyewa harus dilampirkan untuk membuktikan legalitas lahan yang akan dibangun.

Surat Pernyataan Tidak Bersengketa

Pemohon perlu membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa tanah yang akan dibangun tidak dalam status sengketa hukum.

Gambar Rencana Bangunan

Melampirkan gambar rencana bangunan yang mencakup denah, tampak, potongan, dan detail teknis lainnya yang ditandatangani oleh ahli bersertifikasi.

Dokumen Pendukung Lainnya

Dokumen tambahan seperti bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, surat izin lingkungan, dan surat kuasa (jika diperlukan) juga harus disertakan.

Baca Juga:

Persyaratan Teknis Pengajuan PBG

Rencana Arsitektur

Rencana arsitektur harus menunjukkan tata letak bangunan, fungsi ruang, serta estetika yang sesuai dengan peruntukan lahan dan peraturan zonasi.

Rencana Struktur

Detail struktur bangunan, termasuk perhitungan teknis dan material yang digunakan, harus memenuhi standar keamanan dan kekuatan yang ditetapkan.

Rencana Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing (MEP)

Rencana ini mencakup sistem mekanikal (seperti HVAC), instalasi listrik, dan sistem plumbing yang memastikan fungsi bangunan berjalan dengan baik dan efisien.

Analisis Dampak Lingkungan

Untuk bangunan tertentu, diperlukan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan