Sertifikat Kompetensi BNSP Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan di KAB. SIMEULUE,ACEH

Kabupaten Simeulue adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di di Aceh, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sinabang. Kabupaten ini berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh, Kabupaten Simeulue berdiri tegar di Samudra Hindia. Kabupaten Simeulue merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Jumlah penduduk Simeulue pada pertengahan tahun 2024 sebanyak 96.510 jiwa.

Ibu kota Kabupaten Simeulue adalah Sinabang, kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Si Navang yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah seorang pembuat garam masa dulu di daerah Babang (pintu masuk teluk Sinabang). Dulunya Navang membuat garam dengan membendung air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadi garam. Garam Navang lambat laun menjadi dikenal di sekitar Ujung Panarusan sampai ke Lugu. Jika penduduk membutuhkan garam, maka mereka akan menuju Si Navang, yang lambat laun konsonan "V" pada Navang berubah menjadi Nabang. Sementara Sibigo ibu kota kecamatan Simeulue Barat berasal dari kata/kalimat CV dan Co karena masa-masa penjajahan dulu, Sibigo adalah lokasi perusahaan pengolahan kayu rasak–sejenis kayu sangat keras setara dengan jati–yang dikirim ke Belanda melalui laut.

Karena posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatra, hiruk-pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini, bahkan tidak ada pergerakan GAM di kawasan kepulauan ini.

Peningkatan status Simeulue menjadi Kabupaten telah dirintis sejak lama dan lahir dari keinginan luhur masyarakat Simeulue sendiri yaitu melalui prakarsa sejumlah tokoh dan segenap komponen masyarakat. Tonggak sejarah perjuangan ini dimulai sejak Kongres Rakjat Simeulue yang sedianya dilaksanakan pada tahun 1956, namun terkendala saat itu dan baru dilaksanakan pada tahun 1957. Salah satu bukti sejarah yang masih ada saat ini adalah dokumen Hasil Putusan Kongres Rakjat Kewedanaan Simeulue (Dok Rasmal Kahar) dan sebuah spanduk usang pelaksanaan kongres tersebut yang telah lusuh dimakan usia. Saat itu Gubernur Aceh, Prof. Ali Hasjmi melakukan kunjungan ke Simeulue pada tahun 1957 sebagai wujud dukungan dia terhadap isi pernyataan Kongres Rakjat Simeulue dalam upaya peningkatan status Simeulue.

Kemudian pada tahun 1963 kembali diadakan musyawarah Luan Balu dan dilanjutkan Musyawarah Rakyat Simeulue dan tahun 1980, di mana hasil semua pertemuan tersebut hanya ada satu kata dan satu tekad bahwa Simeulue harus berubah status menjadi Kabupaten Otonom. Seiring dengan perjalanan waktu, perjuangan tetap diteruskan oleh tokoh-tokoh masyarakat Simeulue, sehingga atas perjuangan yang begitu gigih dan tak kenal lelah tersebut, kita memperoleh dukungan dari berbagai pihak yaitu dari DPRD Tingkat I Aceh dan DPRD Tingkat II Aceh Barat.

Perkembangan selanjutnya setelah Drs. H. Muhammad Amin dilantik menjadi Pembantu Bupati Simeulue, upaya ini terus digulirkan dengan sungguh-sungguh dan terbukti pada tahun 1995 Gubernur Aceh menurunkan tim pemutakhiran data ke Simeulue yang diikuti dengan kedatangan Dirjen Bangda ke Simeulue pada tanggal 12 Desember 1995.

Sebagai akhir dari perjalanan ini, yaitu dengan datangnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR-RI pada tanggal 30 Maret 1996 dan mengadakan rapat umum di depan pendopo Pembantu Bupati Simeulue. Di mana pada saat itu, J. Sondakh selaku Ketua Komisi II DPR-RI mengatakan rapat hari ini seakan-akan sidang DPR-RI di luar gedung karena lengkap dihadiri oleh empat fraksi yaitu: Fraksi Golkar, PPP, PDI dan Fraksi Utusan Daerah dan dia berjanji dalam waktu tidak begitu lama Simeulue akan ditingkatkan statusnya. Alhamdulillah berkat Rahmat Allah SWT, akhirnya hasil dari semua kunjungan tersebut serta niat dan doa yang tulus dari seluruh masyarakat Simeulue, Presiden Republik Indonesia Bapak H. Mohammad Soeharto pada tanggal 13 Agustus 1996 menandatangani PP 53 tahun 1996 tentang peningkatan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. Selanjutnya pada tanggal 27 September 1996 bertempat di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet sekaligus melantik Drs. H. Muhammad Amin sebagai Bupati Kabupaten Administratif Simeulue.

Simeulue telah berubah status meskipun masih bersifat administratif, seluruh masyarakat menyambut gembira disertai rasa syukur menggema dari Ujung Batu Belayar hingga batu Si Ambung-Ambung. Kabupaten yang dianggap mimpi oleh sebagian masyarakat selama ini telah hadir nyata dalam kehidupan masyarakat Simeulue. Status baru ini telah menambah semangat yang tinggi untuk berjuang menggapai satu tahap lagi yaitu daerah otonom.

Untuk mencapai usaha itu segala potensi dikerahkan, pikiran dan tenaga dicurahkan, keringat bercucuran di mana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa dipanjatkan demi sebuah cita-cita. Akhirnya Allah SWT mengabulkan apa yang diinginkan, sehingga melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Bireun sebagai Kabupaten Otonom dalam Pemerintahan Indonesia.

Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah yang dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahunnya diperingati.

Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dan 138 desa dengan kode pos 23891-23894 (dari total 243 kecamatan dan 5827 desa di seluruh Aceh). Per tahun 2010 jumlah penduduk di wilayah ini adalah 80.279 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 41.245 pria dan 39.034 wanita (rasio 105,66). Dengan luas daerah 182.735 ha (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 5.677.081 ha), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 48 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 89.327 jiwa dengan luas wilayahnya 2.051,48 km² dan sebaran penduduk 44 jiwa/km².

Hampir seluruh penduduk kepulauan ini beragama Islam. Penduduk kawasan ini juga berprofil seperti orang Cina, dengan kulit kuning dan sipit dan mempunyai bahasa yang berbeda dengan Aceh daratan.

Terdapat tiga bahasa utama yang dominan dalam pergaulan sehari-hari yakni bahasa Simolol, bahasa Sigulai, dan bahasa Leukon. Bahasa Simolol umumnya digunakan oleh penduduk yang berdomisili di Kecamatan Simeulue Timur, Teupah Selatan, Teupah Barat, Simeulue Tengah dan Teluk Dalam. Bahasa Sigulai umumnya digunakan penduduk di Kecamatan Simeulue Barat, Alafan dan Salang. Sedangkan bahasa Leukon digunakan khususnya oleh penduduk Desa Langi dan Lafakha di Kecamatan Alafan. Selain itu digunakan juga bahasa pengantar (lingua franca) yang digunakan sebagai bahasa perantara sesama masyarakat yang berlainan bahasa di Simeulue yaitu bahasa Jamu atau Jamee (tamu), awalnya dibawa oleh para perantau niaga dari Minangkabau dan Mandailing.

Masyarakat Simeulue mempunyai adat dan budaya tersendiri berbeda dengan saudara-saudaranya di daratan Aceh, salah satunya adalah seni Nandong, suatu seni nyanyi bertutur diiringi gendang tetabuhan dan biola yang ditampilkan semalam suntuk pada acara-acara tertentu dan istimewa. Terdapat pula seni yang sangat digemari sebagian besar masyarakat, seni Debus, yaitu suatu seni bela diri kedigjayaan kekebalan tubuh terutama dari tusukan bacokan pedang, rencong, rantai besi membara, bambu, serta benda-benda tajam lainnya, dan dari seni ini pulalah para pendekar Simeulue acap diundang ke mancanegara.

Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri  serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus  serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Sama halnya seperti fungsi lembaga adat di daratan Aceh, Lembaga adat di Simeulue juga berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lembaga adat di Simeulue antara lain:

Lembaga Adat Laot adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Adat Laot dipimpin oleh seorang Panglima Laot untuk mangatur adat istiadat dibidang pesisir dan kelautan. Di Simeulue, lembaga adat laot terdiri dari:

Salah satu andalan Kabupaten Simeulue yang menjadi ciri khas adalah kerbau simeulue yang meski ukurannya kecil, namun rasa dagingnya lebih manis daripada kerbau di daratan Sumatra. Kerbau ini banyak dijual keluar Pulau Simeulue dan, karena kualitasnya prima, harganya pun menjadi tinggi.

Di dalam satu dasawarsa terakhir hasil pulau Simeulue yang sangat terkenal adalah Lobster (udang laut) yang cukup besar ukurannya dan telah diekspor ke luar daerah seperti Medan, Jakarta dan bahkan ke luar negeri hingga Singapura dan Malaysia.

Kabupaten ini terkenal dengan hasil cengkihnya dimasa lalu era tahun 1970 s/d 1990. Hasil perkebunan rakyat lainnya di antaranya adalah kopra yang berasal dari pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang pantai Pulau Simeulue, selain itu ada perkebunan kelapa sawit milik Pemerintah Daerah bernama Perusahaan Daerah Kelapa Sawit (PDKS) yang terdapat di Kecamatan Teluk Dalam dan Teupah Selatan.

Sedangkan hasil hutan yang menjadi sumber utama pabrik meubel di Cirebon, Jawa Barat adalah rotan. Diharapkan pula dalam tahun 2008 hasil perkebunan kelapa sawit murni milik rakyat dan swakelola Pemerintah Kabupaten Simeulue akan membuahkan hasil yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Simeulue.

Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Riset Geologi dan Kelautan Jerman (BGR) menemukan potensi minyak (hidrokarbon) dalam jumlah sangat besar di perairan timur laut Pulau Simeulue, Provinsi Aceh. Prediksi sementara jumlah kandungan minyak yang ada sekitar 107,5-320,79 miliar barel. "Temuan ini hasil riset kami dengan Kapal Riset Sonne, yang tujuan awalnya untuk mengetahui detail deformasi struktur geologi di daerah busur muka (fore arc) pasca tsunami 26 Desember 2004," kata Dr Yusuf Surachman, Direktur Pusat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT, di Jakarta, Senin (11/2) seperti dikutip Antara. Dibandingkan dengan cadangan minyak bumi milik Arab Saudi yang volumenya mencapai 264,21 miliar barrel. Temuan itu, menurut Yusuf, sangat signifikan. Sedangkan nilai volume di perairan timur laut Pulau Simeulue itu dihitung minimal 17,1 x 109 m³ dan maksimal volume total 51 x 109 m³. "Perkiraan volume berdasar volume reservoir yang dihitung atas dasar sejumlah asumsi, yakni seismik dua dimensi, karbonat build-up berbentuk melingkar, faktor pengali elongasi antara 0,5-1,5 dan porositas 30 persen,".

Masyarakat Simeulue menyampaikan peringatan tradisional tsunami melalui "tutur" secara turun temurun dari generasi ke generasi melalui cerita, nanga-nanga, sikambang dan nandong (seni tradisional Simeulue berupa dendang). Smong (nama lain dari tsunami dalam bahasa Simeulue), adalah sebuah bentuk pemahaman budaya yang telah mengalami proses pengendapan berpuluh tahun dalam memori kolektif masyarakat Pulau Simeulue. Karena telah menjadi memori kolektif maka smong telah menjadi bagian dari jati diri masyarakat Simeulue. Potongan syair tentang itu dapat ditemukan pada senandung pengantar tidur anak-anak di Pulau Simeulue.

Istilah smong dikenal masyarakat Simeulue setelah tragedi tsunami pada hari Jumat, 4 Januari 1907. Gempa disertai tsunami dahsyat yang terjadi di wilayah perairan Simeulue masih pada zaman penjajahan Hindia Belanda. Kejadian tsunami ini tercatat dalam buku berbahasa Belanda S-GRAVENHAGE, MARTINUSNIJHOF, tahun 1916 yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Saat itu masyarakat Simeulue belum mengetahui perihal tsunami ini, laut yang tiba-tiba surut pasca gempa menjadi daya tarik bagi masyarakat pesisir pantai, karena ditemukannya banyak ikan-ikan yang terdampar. Sebagian besar penduduk pesisir berlarian ke arah pantai dan berebut ikan-ikan yang terdampar tersebut, namun secara mengejutkan tiba-tiba kemudian datanglah tsunami yang menderu-deru dari arah laut lepas, sebagian besar masyarakat meninggal atas kejadian itu. Dan sebagian yang selamat, menjadi saksi mata atas kejadian smong dan menuturkannya untuk generasi mendatang agar berhati-hati terhadap kejadian serupa.

Pada saat gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 yang lalu di seluruh wilayah Kabupaten Simeulue lebih dari 1.700 rumah hancur tersapu tsunami, akan tetapi jumlah korban jiwa yang meninggal adalah 6 jiwa. Apabila diperkirakan di Pulau Simeulue rata-rata penghuni satu rumah adalah 5 jiwa, maka jumlah total manusia yang rumahnya diterjang tsunami lebih dari 8.500 jiwa. Atau sekitar 10 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Simeulue. Hal ini berarti pada saat itu ada proses evakuasi besar-besaran dalam kurun waktu kurang dari 10 menit secara serempak di seluruh wilayah pantai Pulau Simeulue yang panjang garis pantainya mencapai 400 km. Mengingat bahwa infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Simeulue sangat terbatas maka peristiwa mobilisasi massa tersebut adalah peristiwa yang luar biasa.

Kejadian serupa itu hanya dapat dilakukan oleh sebuah pemahaman bersama yang kuat dengan persepsi yang sama terhadap satu objek tertentu. Sehingga pada saat kejadian yang sangat genting hal ini telah menjadi pengetahuan umum yang merata, yang dengan hanya satu sandi tertentu yang diucapkan maka hal tersebut akan menjadi gerakan massa yang sangat masif yang bergerak dengan kecepatan tinggi secara bersama-sama, walaupun mereka berada pada daerah yang terpisah-pisah.

Kata "smong" adalah kata sandi yang dipahami bersama oleh seluruh penduduk Pulau Simeulue untuk melukiskan terjadinya gelombang raksasa setelah terjadinya gempa besar. Mereka bukan hanya memahami kata tersebut saja, tetapi juga mereka memahami tindakan apa yang harus dilakukan apabila peristiwa tersebut terjadi. Ditengah tidak adanya sistem peringatan dini tsunami yang memadai, budaya smong yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal (local wisdom) masyarakat Kabupaten Simeulue telah mengambil alih fungsi teknologi. Dan terbukti pula budaya ini telah meyelamatkan masyarakat Kabupaten Simeulue dari bencana yang lebih besar.

Masyarakat dunia yang juga mengetahui lemahnya sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai barat Sumatra takjub melihat keajaiban yang terjadi di Pulau Simeulue. Hal ini kemudian mendorong masyarakat dunia melalui ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) memberikan penghargaan Sasakawa Award kepada masyarakat Kabupaten Simeulue. ISDR adalah lembaga dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nations) yang memberikan perhatian pada upaya-upaya masyarakat mengurangi kerusakan dan kerugian akibat bencana. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Simeulue Drs. H. Darmili mewakili seluruh masyarakat Kabupaten Simeulue pada tanggal 12 Oktober 2005 yang lalu di Bangkok, Thailand.

Penghargaan tersebut adalah wujud pengakuan dunia internasional pada kekuatan budaya smong sebagai sistem peringatan dini tsunami. Budaya smong semakin menemukan pengakuan ditengah kondisi bahwa sebelum tsunami 26 Desember 2004, tidak ada sistem peringatan dini tsunami di sepanjang pantai barat Sumatra yang sangat rawan gempa dan tsunami.

Ditinjau dari sisi linguistik, terbentuknya kata smong cukup dekat dengan bunyi yang mendengung saat ombak menyerang bergulung-gulung. Di masyarakat Simeulue, smong berarti ombak besar yang datang bergulung-gulung yang didahului oleh gempa yang sangat besar. Fenomena yang dikenal masyarakat dunia dengan istilah tsunami. Pemahaman tentang smong ini tertanam kuat dalam memori masyarakat Simeulue dari anak-anak sampai orang tua.

Kuatnya penanaman smong dalam ingatan masyarakat Simeulue menunjukkan bahwa smong telah mengalami proses pengendapan yang lama sehingga lambat laun menjadi memori kolektif dalam bentuk sistem nilai masyarakat. Dalam sistem masyarakat Simeulue, penyampaian sebuah pesan sampai tertanam menjadi memori kolektif masyarakat hanya bisa dilakukan melalui media lisan. Nandong sebagai sebuah seni tradisi lisan masyarakat Simeulue memegang fungsi penting dalam membangun memori kolektif tersebut. Dengan demikian nandong dalam masyarakat Simeulue tidak hanya menjalankan fungsi klasik pantun atau syair yaitu sebagai media penyampai isyarat, pendidikan, pencatat sejarah dan hiburan. Nandong telah sampai pada fungsi tertinggi budaya lisan yaitu pembangun memori kolektif masyarakat. Fungsi ini yang membuat nandong efektif membangun perilaku masyarakat Simeulue dalam merespon fenomena alam gempa bumi yang diikuti tsunami.

Berikut ini pantun atau syair tentang smong dalam bahasa Simeulue yang disampaikan secara turun temurun dalam menyikapi kewaspadaan dini terhadap kejadian tsunami:

Gugusan Kepulauan Simeulue yang terdiri beberapa pulau besar dan kecil (± 40 buah) berada tepat di atas persimpangan tiga palung laut terbesar dunia, yakni pada pertemuan lempeng Asia dengan lempeng Australia dan lempeng Samudera Hindia. Sehingga pada saat terjadinya gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang ber-episentrum di ujung barat Pulau Simeulue, pulau ini mengalami kerusakan sarana prasarana sangat parah.

Namun jumlah korban jiwa akibat peristiwa tersebut relatif minim, hal ini disebabkan masyarakat setempat sudah mengenal secara turun temurun peristiwa yang disebut sebagai smong,karena peristiwa serupa yakni tsunami pernah terjadi pada tahun 1907 sehingga apabila terjadi gempa besar diikuti oleh surutnya air laut dari bibir pantai secara drastis dan mendadak, maka otomatis tanpa disuruh seluruh penduduk, tua muda, besar kecil laki-laki dan perempuan beranjak meninggalkan lokasi menuju tempat-tempat ketinggian atau perbukitan guna menghindar dari terjangan smong atau tsunami tersebut.