Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT
⚡ BATCH TERBATAS! Raih Sertifikat BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT dengan GARANSI LULUS 100%. Terbukti: 95% peserta naik gaji rata-rata 40% dalam 6 bulan. Biaya terjangkau, cicilan 0%, pelatihan weekend. Kuota tersisa 12 orang. Daftar sekarang sebelum terlambat! 📞 Konsultasi GRATIS.

Peta Layanan Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT
Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT - Sertifikat Kompetensi BNSP adalah pengakuan resmi atas keahlian seseorang di bidang tertentu, dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia.
Kenapa Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT Penting?
Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT adalah salah satu pengakuan resmi yang sangat penting dalam dunia kerja di Indonesia. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dirancang untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki kompetensi yang dibutuhkan di bidang tertentu.
Jika Anda bekerja di sektor konstruksi, terutama dalam pekerjaan spesifik, sertifikat ini menjadi sangat krusial.
Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT bukan sekadar sertifikat biasa. Ini adalah jenis sertifikat OKUPASI yang menunjukkan bahwa pemegangnya telah memenuhi standar kompetensi nasional yang ditetapkan oleh BNSP.
Di dunia Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang penuh tantangan, sertifikasi ini tidak hanya mencerminkan kompetensi Anda, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap perlindungan dan kualitas kerja.
Keuntungan Memiliki Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT
Dapatkan 6 keuntungan utama yang akan mengubah karier profesional Anda dengan memiliki sertifikat kompetensi BNSP yang diakui secara nasional dan internasional.
Meningkatkan Rasa Percaya Diri Profesional
Sertifikat BNSP memberikan validasi resmi terhadap kemampuan Anda, meningkatkan kepercayaan diri saat melamar kerja atau menjalankan tugas. Fresh graduate mendapat nilai tambah di mata perusahaan, sementara karyawan tetap merasa lebih yakin dengan kompetensi yang telah teruji secara profesional.
Pengukuran Kemampuan yang Akurat
Melalui proses penilaian yang objektif dan terstandar, Anda dapat mengetahui tingkat kemampuan yang sesungguhnya. Hasil evaluasi membantu mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan area yang membutuhkan peningkatan untuk pengembangan karier yang lebih terarah.
Akses Pengembangan Karier Global
Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT diakui secara internasional, membuka peluang karier di perusahaan multinasional. Kredibilitas global ini memberikan akses lebih luas untuk pengembangan diri dan kesempatan berkarier di level yang lebih tinggi.
Kemudahan Seleksi Karyawan Berkualitas
Perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi calon karyawan yang kompeten berdasarkan standar kompetensi yang jelas. HRD lebih efisien dalam proses rekrutmen, sementara kandidat tersertifikasi menunjukkan pemahaman mendalam terhadap bidang kerja sesuai standar industri.
Peningkatan Produktivitas Kerja
Pelatihan pra-sertifikasi memberikan pengetahuan tentang standar kerja terbaik, menghasilkan profesional yang lebih terampil dan telaten. Perusahaan memperoleh karyawan dengan produktivitas tinggi yang dapat diandalkan untuk mencapai target bisnis secara optimal.
Pengakuan Profesional dan Peluang Promosi
Sertifikasi BNSP menjadi bukti konkret profesionalisme Anda di mata atasan dan rekan kerja. Karyawan tersertifikasi memiliki peluang lebih besar untuk mendapat promosi, kenaikan gaji, dan tanggung jawab yang lebih strategis dalam organisasi.
Persyaratan Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT
Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT, Anda harus mengajukan beberapa macam dokumen supaya bisa mengikuti uji kompetensi dari lembaga sertifikasi. Pahami alur dan tahapan sertifikasi BNSP dan siapkan dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap dan sesuai standar.
Dokumen Identitas
- • Fotokopi KTP atau kartu identitas yang berlaku
- • Pas foto ukuran 3×4 dengan background bebas sebanyak 2 lembar
- • Surat keterangan keaslian dokumen dari pihak berwenang
Dokumen Pendidikan & Karier
- • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir
- • Curriculum vitae atau riwayat hidup terkini
- • Surat referensi dari perusahaan tempat bekerja
- • Deskripsi pekerjaan atau job description yang detail
Portofolio & Kompetensi
- • Contoh laporan pekerjaan yang disertai dengan portofolio lengkap
- • Fotokopi sertifikat yang telah expired (jika ada)
- • Dokumentasi pengalaman kerja di industri terkait
- • Persiapan untuk demonstrasi praktik kerja
Siap Mendapatkan Sertifikat Kompetensi BNSP?
Hubungi kami untuk mendapatkan panduan lengkap dan memulai proses sertifikasi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Anda hari ini
Penting untuk Diperhatikan
Pastikan semua dokumen dalam kondisi asli dan legible. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar dapat menghambat proses sertifikasi Anda. Tim kami siap membantu memverifikasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan.
Unit Kompetensi dari Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT
Kompetensi SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kompetensi seseorang yang memegang sertifikat BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, mencakup berbagai unit kompetensi yang melibatkan keterampilan dan pengetahuan yang penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. Ada 4 unit kompetensi yang didefinisikan dalam sertifikat ini.
- KHT.PA00.041.01: Melakukan Analisis Data Sosial Ekonomi Tingkat Unit Kelestarian
- KHT.PA02.040.01: Melakukan Pengumpulan Data Sosial Ekonomi Masyarakat Tingkat Unit Kelestarian
- KHT.PA02.042.01: Melakukan Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Wilayah KPH
- KHT.PA02.043.01: Menyusun Rencana Program Pemberdayaan Masyarakat
Contoh Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Contoh Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. (Nama Skema menyesuaikan)
Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT memiliki format standar dengan berbagai informasi penting yang tercantum di dalamnya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai setiap komponen yang terdapat dalam sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Nomor Blangko Sertifikat
Nomor unik yang tercetak pada sertifikat sebagai identitas dokumen. Format nomor ini mengikuti sistem penomoran BNSP dan berfungsi sebagai kode verifikasi keaslian sertifikat yang dapat diperiksa melalui sistem database BNSP.
Data Pribadi Pemegang Sertifikat
Mencakup nama lengkap, nomor identitas (KTP/NIK), tempat dan tanggal lahir pemegang sertifikat. Informasi ini harus sesuai dengan dokumen identitas resmi dan digunakan untuk memastikan keabsahan kepemilikan sertifikat.
Skema Sertifikasi
Menyebutkan nama lengkap skema sertifikasi yang telah dicapai, kode skema, dan tingkat kualifikasi sesuai KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Ini menunjukkan bidang kompetensi spesifik yang telah diuji dan dikuasai.
Tanggal Penerbitan dan Masa Berlaku
Menunjukkan kapan sertifikat diterbitkan dan batas waktu berlakunya (umumnya 3 tahun). Tanggal ini penting untuk menentukan kapan perlu dilakukan resertifikasi atau perpanjangan sertifikat kompetensi.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Nama dan logo LSP yang mengeluarkan sertifikat, beserta nomor lisensi LSP dari BNSP. LSP adalah lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi pada bidang tertentu atas lisensi dari BNSP.
Unit Kompetensi
Daftar unit kompetensi yang telah dicapai dengan status "Kompeten", mencakup kode unit dan judul unit sesuai SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) atau standar internasional yang berlaku.
Tanda Tangan dan Stempel
Tanda tangan pejabat berwenang dari LSP (biasanya Direktur atau Ketua LSP) dan stempel resmi LSP sebagai pengesahan. Beberapa sertifikat juga menyertakan tanda tangan dari BNSP untuk validasi tambahan.
Fitur Keamanan
Berbagai elemen keamanan seperti watermark, hologram, kode QR untuk verifikasi digital, dan kertas khusus yang sulit dipalsukan. Fitur ini memastikan keaslian sertifikat dan mencegah pemalsuan dokumen.
Galeri Pelaksanaan Uji Kompetensi Oleh LSPKonstruksi.com
Dengan pengalaman lebih dari 500+ peserta yang telah berhasil meraih sertifikat kompetensi, kami telah dipercaya oleh berbagai institusi pendidikan dan pelatihan terkemuka di Indonesia untuk menyelenggarakan uji kompetensi berkualitas tinggi sesuai standar BNSP.
Peserta Tersertifikasi
Institusi Partner
Tingkat Kelulusan
Tahun Pengalaman
Uji Kompetensi Konstruksi
Universitas Negeri Padang
Mengapa Memilih Program Ini?
- Standar kompetensi sesuai SKKNI bidang konstruksi
- Asesor bersertifikat dan berpengalaman industri
- Fasilitas laboratorium lengkap dan modern
- Sertifikat diakui secara nasional
17 Peserta
Batch Februari 2025






Uji Kompetensi Teknisi Hidroponik
BPVP Bandung Barat
Keunggulan Program Hidroponik:
- Kurikulum terdepan teknologi pertanian modern
- Praktik langsung dengan sistem hidroponik terkini
- Kerjasama dengan industri agrikultur terpercaya
- Peluang kerja di sektor pertanian modern
15 Peserta
Batch Maret 2025






Dipercaya oleh Institusi Terpercaya
Universitas & Institut
Balai Pelatihan Kerja
Perusahaan Industri
"Kualitas pelayanan dan profesionalisme yang luar biasa dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi"
Tempat Uji Kompetensi Untuk Mendapat Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tempat Uji Kompetensi Untuk Uji Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT berlokasi di Jl. Sulawesi No.33 Akcaya, Kec. Pontianak Selatan (TUK Sewaktu).
Peta Tempat Uji Kompetensi Untuk Uji Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT
Kota Pontianak (Jawi: كوتا ڤونتيانق, Hanzi: 坤甸, Hakka: Khuntîen) adalah ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini didirikan pertama kali sebagai pelabuhan perdagangan di Pulau Kalimantan, menempati area seluas 118,31 km2 di delta Sungai Kapuas yang menjadi titik temu dengan anak sungai utamanya, Sungai Landak. Perlintasan dua sungai tersebut diabadikan menjadi lambang Kota Pontianak. Selain karena sungainya, Pontianak juga dikenal luas sebagai Kota Khatulistiwa karena letaknya yang berada di garis ekuator atau khatulistiwa. Adapun pusat kota berada kurang dari 3 km selatan khatulistiwa.
Pontianak memiliki penduduk pada pertengahan 2024 sebanyak 682.896 jiwa, dan menjadi kota terpadat ke-26 di Indonesia dan kota terpadat kelima di Pulau Kalimantan (Borneo) setelah Samarinda, Balikpapan, Kuching, dan Banjarmasin.
Nama Pontianak yang berasal dari bahasa Melayu yang dipercaya ada kaitannya dengan kisah Syarif Abdurrahman yang sering diganggu oleh hantu Kuntilanak ketika dia menyusuri Sungai Kapuas. Menurut ceritanya, Syarif Abdurrahman terpaksa melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu sekaligus menandakan di mana peluru meriam itu jatuh, di sanalah wilayah kesultanannya didirikan. Peluru meriam itu jatuh di dekat persimpang Sungai Kapuas dan Sungai Landak, yang kini dikenal dengan nama Kampung Beting.
Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie pada hari Rabu, 23 Oktober 1771 (14 Rajab 1185 H) yang dimulai dengan membuka hutan di persimpangan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar untuk mendirikan balai dan rumah sebagai tempat tinggal. Pada 1778 (1192 H), Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan Pontianak. Letak pusat pemerintahan ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' (kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman) dan Istana Kadariah yang sekarang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.
Sejarah pendirian kota Pontianak yang dituliskan oleh seorang sejarawan Belanda, V.J. Verth dalam bukunya Borneos Wester Afdeling, yang isinya sedikit berbeda dari versi cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat ini.
Menurutnya, Belanda mulai masuk ke Pontianak tahun 1194 Hijriah (1773 Masehi) dari Batavia. Verth menulis bahwa Syarif Abdurrahman, putra ulama Syarif Hussein bin Ahmed Alqadrie (atau dalam versi lain disebut sebagai Al Habib Husin), meninggalkan Kerajaan Mempawah dan mulai merantau. Di wilayah Banjarmasin, ia menikah dengan adik Sultan Banjar, Sunan Nata Alam dan dilantik sebagai pangeran. Ia berhasil dalam perniagaan dan mengumpulkan cukup modal untuk mempersenjatai kapal pencalang dan perahu lancangnya sebelum memulai perlawanan terhadap penjajahan Belanda.
Dengan bantuan Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman kemudian berhasil membajak kapal Belanda di dekat Bangka, juga kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Pasir. Abdurrahman menjadi seorang kaya dan kemudian mencoba mendirikan pemukiman di sebuah pulau di Sungai Kapuas. Ia menemukan percabangan Sungai Landak, kemudian mengembangkan daerah itu menjadi pusat perdagangan yang makmur. Wilayah inilah yang kini bernama Pontianak.
Pada 1778, kolonialis Belanda dari Batavia memasuki Pontianak dipimpin oleh Willem Ardinpola. Belanda saat itu menempati daerah di seberang istana kesultanan yang kini dikenal dengan daerah Tanah Seribu atau Verkendepaal.
Pada tanggal 5 Juli 1779, Belanda membuat perjanjian dengan Sultan mengenai penduduk Tanah Seribu agar dapat dijadikan daerah kegiatan bangsa Belanda yang kemudian menjadi kedudukan pemerintahan Resident het Hoofd Westeraffieling van Borneo (Kepala Daerah Keresidenan Borneo Barat) dan Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van Pontianak (Asisten Residen Kepala Daerah Kabupaten Pontianak). Area ini selanjutnya menjadi Controleur het Hoofd Onderafdeeling van Pontianak atau Hoofd Plaatselijk Bestuur van Pontianak.
Assistent Resident het Hoofd der Afdeeling van Pontianak (semacam Bupati Pontianak) mendirikan Plaatselijk Fonds. Badan ini mengelola eigendom atau kekayaan Pemerintah dan mengurus dana pajak. Plaatselijk Fonds kemudian berganti nama menjadi Shintjo pada masa kependudukan Jepang di Pontianak.
Berdasarkan besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 14 Agustus 1946 No. 24/1/1940 PK yang disahkan menetapkan status Pontianak sebagai stadsgemeente. R. Soepardan ditunjuk menjadi syahkota atau pemimpin kota saat itu. Jabatan Soepardan berakhir pada awal tahun 1948 dan kemudian digantikan oleh Ads. Hidayat.
Kemudian, pusat PPD ini dipindahkan ke Pontianak yang awalnya berasal dari Sanggau pada 1 November 1945 dan menjadi suatu wadah kebangkitan Dayak pada 3 November 1945, sekitar 74 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Pembentukan stadsgerneente bersifat sementara, maka Besluit Pemerintah Kerajaan Pontianak diubah dan digantikan dengan Undang-undang Pemerintah Kerajaan Pontianak tanggal 16 September 1949 No. 40/1949/KP. Dalam undang-undang ini disebut Peraturan Pemerintah Pontianak dan membentuk Pemerintah kota Pontianak, sedangkan perwakilan rakyat disebut Dewan Perwakilan Penduduk Kota Pontianak. Wali kota pertama ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Pontianak adalah Rohana Muthalib. Ia adalah seorang wanita pertama yang menjadi wali kota Pontianak.
Sesuai dengan perkembangan tata pemerintahan, maka dengan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, bentuk Pemerintahan Landschap Gemeente, ditingkatkan menjadi kota praja Pontianak. Pada masa ini urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintahan Daerah yang ada.
Pemerintah Kota Praja Pontianak diubah dengan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden No.6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden No.5 Tahun 1960, Instruksi Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 1964 dan Undang-undang No. 18 Tahun 1965, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD-GR Kota Praja Pontianak No. 021/KPTS/DPRD-GR/65 tanggal 31 Desember 1965, nama Kota Praja Pontianak diganti menjadi Kotamadya Pontianak, kemudian dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1974, nama Kotamadya Pontianak berubah menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah di Daerah mengubah sebutan untuk Pemerintah Tingkat II Pontianak menjadi sebutan Pemerintah Kota Pontianak, sebutan Kotamadya Pontianak diubah kemudian menjadi Kota Pontianak.
Kota Pontianak terletak pada Lintasan Garis Khatulistiwa dengan ketinggian berkisar antara 0,1 sampai 1,5 meter di atas permukaan laut. Kota dipisahkan oleh Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Landak. Dengan demikian Kota Pontianak terbagi atas tiga belahan.
Pada tahun 1963 berdasarkan Keppres No. 243 Tahun 1963, Kota Pontianak dimasukkan ke zona Waktu Indonesia Tengah (WITA). Namun, berdasarkan Keppres RI No. 41 Tahun 1987. Bersama-sama dengan Kalimantan Tengah pada tanggal 1 Januari 1988, Kalimantan Barat yang sebelumnya masuk zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) beralih menjadi zona Waktu Indonesia Barat (WIB). Sehingga pada tahun 1988 Kota Pontianak merayakan tahun baru sebanyak dua kali yaitu pada pukul 00.00 WITA (23.00 WIB) dan 00.00 WIB.
Struktur tanah kota Pontianak berupa lapisan tanah gambut bekas endapan lumpur Sungai Kapuas. Lapisan tanah liat baru dicapai pada kedalaman 2,4 meter dari permukaan laut. Kota Pontianak termasuk beriklim tropis dengan suhu tinggi (28-32 °C dan siang hari 30 °C).
Rata–rata kelembaban nisbi dalam daerah Kota Pontianak maksimum 99,58% dan minimum 53% dengan rata–rata penyinaran matahari minimum 53% dan maksimum 73%.
Besarnya curah hujan di Kota Pontianak berkisar antara 3.000–4.000 mm per tahun. Curah hujan terbesar (bulan basah) jatuh pada bulan Mei dan Oktober, sedangkan curah hujan terkecil (bulan kering) jatuh pada bulan Juli. Jumlah hari hujan rata-rata per bulan berkisar 15 hari.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (disingkat DPRD Kota Pontianak) adalah lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan dan menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. DPRD Kota Pontianak memiliki 45 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Golongan Karya.
Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut.
Pimpinan DPRD Kota Pontianak terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.
Pada Pileg 2019 dan Pileg 2024, pemilihan DPRD Kota Pontianak dibagi kedalam 5 daerah pemilihan sebegai berikut:
Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Pontianak periode 2019–2024 dilantik pada 16 September 2019 di Hotel Kapuas Palace Pontianak. Acara pelantikan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji; Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono; dan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan. Berikut ini adalah daftar nama anggota DPRD Kota Pontianak periode 2019-2024.
Sebanyak 45 anggota DPRD Kota Pontianak periode 2024–2029 dilantik pada 17 September 2024 di Gedung Pontianak Convention Center (PCC). Acara pelantikan dihadiri oleh Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson; dan Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian. Berikut ini adalah daftar nama anggota DPRD Kota Pontianak periode 2024–2029.
Kota Pontianak terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 655.572 jiwa dengan luas wilayah 107,80 km² dan sebaran penduduk 6.081 jiwa/km².
Berdasarkan sensus penduduk tahun 2019, penduduk Kota Pontianak berjumlah 665,017 jiwa, terdiri dari 277.971 (50,1%) laki-laki dan 276.793 (49,9%) perempuan.
Penduduk kota Pontianak sangat heterogen, dengan didominasi Tionghoa 31,24%, kemudian Melayu 26,05%, Bugis 13,12%, Jawa 11,67%, Dayak 8,57%, Madura 6,35%. Suku lainnya termasuk Sunda, Banjar, Batak, Minangkabau, dan lain-lain.
Sebagian besar penduduk beragama Islam yakni 75,40%, diikuti pemeluk agama Buddha sebanyak 12,03%. Penduduk yang beragama Kekristenan sebanyak 11,07% dengan rincian Katolik sebanyak 6,09% dan Protestan sebanyak 4,98%. Selebihnya Konghucu sebanyak 1,31%, Hindu sebanyak 0,07%, dan lainnya sebanyak 0,12%.
Sebagian besar perekonomian kota Pontianak bertumpu pada industri, pertanian, dan perdagangan. Hingga saat ini, pertumbuhan perekonomian di Kota Pontianak salah satunya dipenuhi oleh keberadaan kedai kopi yang telah mencapai 800 kedai kopi, baik kedai kopi tradisional maupun kedai kopi kekinian.
Jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kota Pontianak yang telah terdata selama tahun 2005 adalah 34 perusahaan. Tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan industri tersebut berjumlah 3.300 orang yang terdiri dari pekerja produksi 2.700 orang dan pekerja lainnya atau administrasi 600 orang. Perusahaan industri besar atau sedang yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara menyerap tenaga kerja terbesar, yaitu 2.952 orang.
Nilai keluaran yang dihasilkan dari perusahaan industri besar atau sedang adalah sebesar 1,51 triliun rupiah, di mana perusahaan industri besar atau sedang yang berada di Kecamatan Pontianak Utara yang didominasi oleh perusahaan industri karet, sedangkan nilai keluaran yang terkecil berasal dari perusahaan yang terdapat di Kecamatan Pontianak Kota, senilai 2,85 miliar Rupiah.
Untuk Nilai Tambah Bruto (NTB) yang diperoleh dari seluruh perusahaan industri besar /sedang di Kota Pontianak selama tahun 2005 adalah sebesar 217,57 miliar Rupiah dan pajak tak langsung yang diperoleh adalah sebesar 462,78 juta Rupiah, sedangkan NTB atas Biaya Faktor yang diperoleh adalah sebesar 217,10 miliar Rupiah.
Jumlah unit usaha industri, tenaga kerja, besarnya nilai investasi dan nilai penjualan dari sentra industri kecil jenis Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) terlihat bahwa sentra industri kecil jenis IHPK terbanyak adalah usaha industri makanan ringan yang terpusat di Kelurahan Sungai Bangkong dengan tenaga kerja yang diserap sebanyak 329 orang, nilai investasinya mencapai 249,50 juta rupiah dan nilai penjualannya sebesar 780,50 juta rupiah. Sedangkan industri anyaman keladi air pada tahun 2005 ini hanya memiliki 16 unit usaha dengan nilai investasi 17,5 juta Rupiah dan nilai penjualan 110 juta Rupiah yang terletak di Tanjung Hulu, Pontianak Timur.
Pada tahun 2006, jenis tanaman pangan yang hasilnya paling besar adalah ubi kayu, padi, ubi rambat. Penduduk juga bertani sayuran dan lidah buaya. Tanaman buah-buahan yang banyak ada di Kota Pontianak adalah nangka, pisang, serta nanas. Perternakan di kota Pontianak terdiri dari sapi (potong dan perah), kambing, babi, dan ayam (ras dan buras).
Perdagangan merupakan salah satu usaha yang berkembang pesat di Kota Pontianak. Perdagangan modern mulai berkembang pada tahun 2001 dengan berdirinya Mal Matahari Pontianak di Pontianak Kota. Pusat perbelanjaan modern mulai dibangun di berbagai sudut kota, seperti Mal Pontianak, Ayani Mega Mall Pontianak (Pontianak Selatan) dan Gaia Bumi Raya City (Kabupaten Kubu Raya). Berbagai perusahaan retail nasional mulai mendirikan usahanya di Pontianak, seperti Alfamart dan Indomaret.
Kota Pontianak turut berkembang menjadi kota yang ramai dengan perdagangan kuliner, tekstil, dan produk-produk lokal lainnya.
Berikut ini adalah daftar rumah sakit di Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang sudah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:
Sekolah menengah pertama yang terawal baru didirikan pada tahun 1951 yang kelak dikenal dengan sebutan SMP Negeri 1 Pontianak. Penambahan dilakukan selanjutnya pada tahun 1960 dengan pendirian SMP Negeri 2 Pontianak. Di dalam sekolah-sekolah itu, ditambahkan pula kurikulum pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan keluarga.
Pariwisata Kota Pontianak didukung oleh keanekaragaman budaya penduduk Pontianak, yaitu Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Masyarakat Tionghoa memiliki kegiatan pesta tahun baru Imlek, Cap Go Meh, dan perayaan Sembahyang Kubur (Cheng Beng atau Kuo Ciet) yang memiliki nilai atraktif turis. Suku Dayak memiliki pesta syukur atas kelimpahan panen yang disebut Gawai. Kota Pontianak juga dilintasi oleh garis khatulistiwa yang ditandai dengan Tugu Khatulistiwa di Pontianak Utara. Selain itu kota Pontianak juga memiliki visi menjadikan Pontianak sebagai kota dengan pariwisata sungai.
Pontianak juga dikenal sebagai tempat wisata kuliner. Kuliner di Pontianak didominasi Hidangan Tionghoa. Keanekaragaman makanan menjadikan Pontianak sebagai surga kuliner. Makanan yang terkenal antara lain:
Sistem transportasi darat Kota Pontianak dilayani oleh minibus angkutan kota yang biasa disebut oplet, taksi, dan beberapa rute dilayani oleh bus kota. Sebagian besar rute dalam kota dilayani oleh oplet yang menghubungkan beberapa terminal. Untuk keberangkatan jalan darat ke luar kota dilayani di Terminal Batulayang.
Melalui jalan darat pula dilayani bus antar negara, yakni ke Kuching dan ke BSB yang keberangkatannya dilayani di Terminal Sei Ambawang, Kubu Raya. Bus ini disediakan oleh berbagai penyedia layanan, termasuk DAMRI. Transportasi darat ke Malaysia dan Brunei menjadi mungkin melalui Jalan Lintas Kalimantan. Layanan imigrasi Indonesia-Malaysia dilaksanakan di Entikong, Kabupaten Sanggau.
Layanan Taksi Pontianak dapat menjadi pilihan bagi wisatawan lokal maupun asing untuk dalam maupun luar Kota seperti Entikong, Singkawang, dan beberapa rute lainnya.
Hampir seluruh penduduk Kota Pontianak memahami dan menggunakan Bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Namun bahasa ibu masing-masing juga umum digunakan, antara lain Bahasa Melayu Pontianak, Bahasa Tiociu, Bahasa Khek, dan Bahasa Dayak, yang terdiri dari Dayak Kanayatn, Dayak Bukit, Dayak Salako, Dayak Kantu, Dayak Iban, dan Dayak Jangkang.
Selain di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT, Anda dapat mengikuti uji kompetensi ini di beberapa tempat pelaksanaan (TUK) lainnya:
-
Kota Tangerang Selatan, Banten
-
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
-
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
-
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
-
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
-
Bogor, Jawa Barat
-
Kota Depok, Jawa Barat
-
Bekasi, Jawa Barat
-
Kota Semarang, Jawa Tengah
-
Kota Surakarta, Jawa Tengah
-
Kota Batu, Jawa Timur
-
Kota Probolinggo, Jawa Timur
-
Melawi, Kalimantan Barat
-
Sanggau, Kalimantan Barat
-
Kota Pontianak, Kalimantan Barat
-
Ketapang, Kalimantan Barat
-
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
-
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
-
Kota Tarakan, Kalimantan Utara
-
Teluk Wondama, Papua Barat
-
Kota Pekanbaru, Riau
-
Mamuju, Sulawesi Barat
-
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
-
Kota Palu, Sulawesi Tengah
-
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
-
Kota Palembang, Sumatera Selatan
Hubungi Kami untuk konsultasi memilih Tempat Uji Kompetensi dalam mendapatkan Sertifikat Profesi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tunggu Apalagi? Segera Hubungi Kami untuk konsultasi cara mendapatkan Sertifikat Profesi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Training/Pelatihan SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Apakah LSPKonstruksi.com dapat memberikan Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sertifikasi Kompetensi SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT?
Tentu Saja! Kami dapat memberikan pembekalan pelatihan Bimbinga Teknis sebelum proses Sertifikasi Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Hubungi Kami untuk Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sertifikasi Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ini
Apakah bisa pelatihan dan sertifikasi inhouse? Tentu! Tersedia Pelatihan dan Sertifikasi Inhouse dengan syarat dan ketentuan berlaku. Segera Hubungi Kami untuk konsultasi cara mendapatkan Sertifikat Profesi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Beberapa Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Terkait Sertifikasi & Uji Kompetensi
Pertanyaan Lainnya yang sering ditanyakan
- Apakah sertifikasi BNSP diakui secara internasional?
- Berapa biaya sertifikasi BNSP dan apakah ada subsidi?
- Bagaimana Cara Mengukur Kelayakan Portofolio Sebelum Mengajukan Sertifikasi?
- Apakah Sertifikasi Kompetensi Berlaku Seumur Hidup?
- Apa yang harus dilakukan jika gagal dalam uji sertifikasi BNSP?
- Bagaimana Cara Memilih Skema Sertifikasi yang Tepat?
- Apa yang Harus Dihindari Saat Uji Demonstrasi?
- Bagaimana cara sukses dalam mengikuti uji kompetensi sertifikasi BNSP?
- Apa syarat utama untuk mengikuti sertifikasi BNSP?
- Apa masalah umum dalam penulisan CV dan bagaimana mengatasinya?
Sertifikat Kompetensi BNSP Lainnya
Jika Anda bekerja di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, khususnya bidang Kehutanan dan Pemanenan Kayu dan Hutan selain Kayu, maka Sertifikat Kompetensi BNSP SKEMA SERTIFIKASI PENYUSUN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di KOTA PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT adalah sertifikat yang perlu Anda pertimbangkan. Cek juga sertifikat profesi BNSP lainnya
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
Sertifikat Kompetensi BNSP Khusus Bidang Konstruksi Berstandar Nasional
Dapatkan sertifikat kompetensi konstruksi yang diakui secara nasional dan internasional. Sub Klasifikasi SKK Konstruksi LPJK yang telah terpercaya untuk mengembangkan karir profesional Anda di industri konstruksi Indonesia.
Mengapa SKK Konstruksi Penting?
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi merupakan syarat wajib untuk bekerja di proyek konstruksi sesuai regulasi Kementerian PUPR dan LPJK. Tanpa SKK, Anda tidak dapat berpartisipasi dalam tender atau proyek konstruksi pemerintah maupun swasta.