Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA
⚡ BATCH TERBATAS! Raih Sertifikat BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA dengan GARANSI LULUS 100%. Terbukti: 95% peserta naik gaji rata-rata 40% dalam 6 bulan. Biaya terjangkau, cicilan 0%, pelatihan weekend. Kuota tersisa 12 orang. Daftar sekarang sebelum terlambat! 📞 Konsultasi GRATIS.
Stuck di Posisi yang Sama? Karir Mandek?
Masalah yang Sering Dialami:
- Sulit mendapat promosi meski sudah lama bekerja
- Gaji tidak naik-naik walau pengalaman bertambah
- Kalah bersaing dengan kandidat tersertifikasi
- Tidak ada pengakuan formal atas keahlian
Jangan biarkan karir Anda tertinggal! Setiap hari tanpa sertifikasi adalah kesempatan yang hilang.
SOLUSINYA: Sertifikasi BNSP
Dapatkan pengakuan resmi kompetensi Anda dan buka peluang karir tanpa batas!

Peta Layanan Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA
Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA - Sertifikat Kompetensi BNSP adalah pengakuan resmi atas keahlian seseorang di bidang tertentu, dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia.
Kenapa Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA Penting?
Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA adalah salah satu sertifikasi resmi yang sangat penting dalam dunia kerja di Indonesia. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan dirancang untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki keahlian yang dibutuhkan di bidang tertentu.
Jika Anda bekerja di sektor konstruksi, terutama dalam konstruksi khusus, sertifikat ini menjadi sangat krusial.
Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA bukan sekadar bukti biasa. Ini adalah jenis sertifikat OKUPASI yang menunjukkan bahwa pemegangnya telah memenuhi standar kompetensi nasional yang ditetapkan oleh BNSP.
Di dunia Konstruksi yang penuh tantangan, sertifikasi ini tidak hanya mencerminkan kompetensi Anda, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap keselamatan dan kualitas kerja.
Keuntungan Memiliki Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA
Dapatkan 6 keuntungan utama yang akan mengubah karier profesional Anda dengan memiliki sertifikat kompetensi BNSP yang diakui secara nasional dan internasional.
Meningkatkan Rasa Percaya Diri Profesional
Sertifikat BNSP memberikan validasi resmi terhadap kemampuan Anda, meningkatkan kepercayaan diri saat melamar kerja atau menjalankan tugas. Fresh graduate mendapat nilai tambah di mata perusahaan, sementara karyawan tetap merasa lebih yakin dengan kompetensi yang telah teruji secara profesional.
Pengukuran Kemampuan yang Akurat
Melalui proses penilaian yang objektif dan terstandar, Anda dapat mengetahui tingkat kemampuan yang sesungguhnya. Hasil evaluasi membantu mengidentifikasi kekuatan yang perlu dipertahankan dan area yang membutuhkan peningkatan untuk pengembangan karier yang lebih terarah.
Akses Pengembangan Karier Global
Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA diakui secara internasional, membuka peluang karier di perusahaan multinasional. Kredibilitas global ini memberikan akses lebih luas untuk pengembangan diri dan kesempatan berkarier di level yang lebih tinggi.
Kemudahan Seleksi Karyawan Berkualitas
Perusahaan dapat dengan mudah mengidentifikasi calon karyawan yang kompeten berdasarkan standar kompetensi yang jelas. HRD lebih efisien dalam proses rekrutmen, sementara kandidat tersertifikasi menunjukkan pemahaman mendalam terhadap bidang kerja sesuai standar industri.
Peningkatan Produktivitas Kerja
Pelatihan pra-sertifikasi memberikan pengetahuan tentang standar kerja terbaik, menghasilkan profesional yang lebih terampil dan telaten. Perusahaan memperoleh karyawan dengan produktivitas tinggi yang dapat diandalkan untuk mencapai target bisnis secara optimal.
Pengakuan Profesional dan Peluang Promosi
Sertifikasi BNSP menjadi bukti konkret profesionalisme Anda di mata atasan dan rekan kerja. Karyawan tersertifikasi memiliki peluang lebih besar untuk mendapat promosi, kenaikan gaji, dan tanggung jawab yang lebih strategis dalam organisasi.
Persyaratan Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA
Untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA, Anda harus mengajukan beberapa macam dokumen supaya bisa mengikuti uji kompetensi dari lembaga sertifikasi. Pahami alur dan tahapan sertifikasi BNSP dan siapkan dokumen yang dibutuhkan dengan lengkap dan sesuai standar.
Dokumen Identitas
- • Fotokopi KTP atau kartu identitas yang berlaku
- • Pas foto ukuran 3×4 dengan background bebas sebanyak 2 lembar
- • Surat keterangan keaslian dokumen dari pihak berwenang
Dokumen Pendidikan & Karier
- • Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir
- • Curriculum vitae atau riwayat hidup terkini
- • Surat referensi dari perusahaan tempat bekerja
- • Deskripsi pekerjaan atau job description yang detail
Portofolio & Kompetensi
- • Contoh laporan pekerjaan yang disertai dengan portofolio lengkap
- • Fotokopi sertifikat yang telah expired (jika ada)
- • Dokumentasi pengalaman kerja di industri terkait
- • Persiapan untuk demonstrasi praktik kerja
Siap Mendapatkan Sertifikat Kompetensi BNSP?
Hubungi kami untuk mendapatkan panduan lengkap dan memulai proses sertifikasi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi Anda hari ini
Penting untuk Diperhatikan
Pastikan semua dokumen dalam kondisi asli dan legible. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai standar dapat menghambat proses sertifikasi Anda. Tim kami siap membantu memverifikasi kelengkapan dokumen sebelum pengajuan.
Unit Kompetensi dari Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA
Kompetensi Ahli Utama Perencana Pondasi
Kompetensi seseorang yang memegang sertifikat BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi, mencakup berbagai unit kompetensi yang melibatkan keterampilan dan pengetahuan yang penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang Ahli Utama Perencana Pondasi. Ada 9 unit kompetensi yang didefinisikan dalam sertifikat ini.
- SPL.KS13.111.01: Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L).
- SPL.KS23.111.01: Mengidentifikasi Hasil Perhitungan Beban Struktur Atas.
- SPL.KS23.112.01: Melakukan Survei Lapangan.
- SPL.KS23.113.01: Menentukan Pengujian Lapangan dan Laboratorium.
- SPL.KS23.114.01: Membuat Detail Engineering Design (DED) Pondasi.
- SPL.KS23.115.01: Membuat Gambar Rencana Pondasi.
- SPL.KS23.116.01: Menyusun Spesifikasi Teknis.
- SPL.KS23.117.01: Membuat Laporan Perencanaan Pondasi.
- SPL.KS23.118.01: Membuat Alternatif Jenis
Contoh Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi

Contoh Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi. (Nama Skema menyesuaikan)
Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi memiliki format standar dengan berbagai informasi penting yang tercantum di dalamnya. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai setiap komponen yang terdapat dalam sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
Nomor Blangko Sertifikat
Nomor unik yang tercetak pada sertifikat sebagai identitas dokumen. Format nomor ini mengikuti sistem penomoran BNSP dan berfungsi sebagai kode verifikasi keaslian sertifikat yang dapat diperiksa melalui sistem database BNSP.
Data Pribadi Pemegang Sertifikat
Mencakup nama lengkap, nomor identitas (KTP/NIK), tempat dan tanggal lahir pemegang sertifikat. Informasi ini harus sesuai dengan dokumen identitas resmi dan digunakan untuk memastikan keabsahan kepemilikan sertifikat.
Skema Sertifikasi
Menyebutkan nama lengkap skema sertifikasi yang telah dicapai, kode skema, dan tingkat kualifikasi sesuai KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia). Ini menunjukkan bidang kompetensi spesifik yang telah diuji dan dikuasai.
Tanggal Penerbitan dan Masa Berlaku
Menunjukkan kapan sertifikat diterbitkan dan batas waktu berlakunya (umumnya 3 tahun). Tanggal ini penting untuk menentukan kapan perlu dilakukan resertifikasi atau perpanjangan sertifikat kompetensi.
Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Nama dan logo LSP yang mengeluarkan sertifikat, beserta nomor lisensi LSP dari BNSP. LSP adalah lembaga yang berwenang melaksanakan sertifikasi kompetensi pada bidang tertentu atas lisensi dari BNSP.
Unit Kompetensi
Daftar unit kompetensi yang telah dicapai dengan status "Kompeten", mencakup kode unit dan judul unit sesuai SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) atau standar internasional yang berlaku.
Tanda Tangan dan Stempel
Tanda tangan pejabat berwenang dari LSP (biasanya Direktur atau Ketua LSP) dan stempel resmi LSP sebagai pengesahan. Beberapa sertifikat juga menyertakan tanda tangan dari BNSP untuk validasi tambahan.
Fitur Keamanan
Berbagai elemen keamanan seperti watermark, hologram, kode QR untuk verifikasi digital, dan kertas khusus yang sulit dipalsukan. Fitur ini memastikan keaslian sertifikat dan mencegah pemalsuan dokumen.
Galeri Pelaksanaan Uji Kompetensi Oleh LSPKonstruksi.com
Dengan pengalaman lebih dari 500+ peserta yang telah berhasil meraih sertifikat kompetensi, kami telah dipercaya oleh berbagai institusi pendidikan dan pelatihan terkemuka di Indonesia untuk menyelenggarakan uji kompetensi berkualitas tinggi sesuai standar BNSP.
Peserta Tersertifikasi
Institusi Partner
Tingkat Kelulusan
Tahun Pengalaman
Uji Kompetensi Konstruksi
Universitas Negeri Padang
Mengapa Memilih Program Ini?
- Standar kompetensi sesuai SKKNI bidang konstruksi
- Asesor bersertifikat dan berpengalaman industri
- Fasilitas laboratorium lengkap dan modern
- Sertifikat diakui secara nasional
17 Peserta
Batch Februari 2025






Uji Kompetensi Teknisi Hidroponik
BPVP Bandung Barat
Keunggulan Program Hidroponik:
- Kurikulum terdepan teknologi pertanian modern
- Praktik langsung dengan sistem hidroponik terkini
- Kerjasama dengan industri agrikultur terpercaya
- Peluang kerja di sektor pertanian modern
15 Peserta
Batch Maret 2025






Dipercaya oleh Institusi Terpercaya
Universitas & Institut
Balai Pelatihan Kerja
Perusahaan Industri
"Kualitas pelayanan dan profesionalisme yang luar biasa dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi"
Tempat Uji Kompetensi Untuk Mendapat Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi
Tempat Uji Kompetensi Untuk Uji Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA berlokasi di Jl. Jayaraya, kel. Girimulyo, distrik. Nabire, kabupaten nabire (TUK Sewaktu).
Peta Tempat Uji Kompetensi Untuk Uji Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA
Kabupaten Nabire adalah salah satu kabupaten sekaligus juga menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Distrik Nabire. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat di sebelah barat. Jumlah penduduk Kabupaten Nabire pada akhir tahun 2024 berjumlah 179.174 jiwa.
Kabupaten Nabire adalah induk dari semua kabupaten di Papua Tengah, kecuali Kabupaten Mimika (yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Fakfak). Awalnya, Kabupaten Nabire bernama Kabupaten Paniai dengan ibu kota di Kelurahan Enarotali, yang terletak di wilayah Distrik Pantai Timur. Di tahun 1966, ibu kota Kabupaten Paniai dipindah ke Distrik Nabire karena lebih strategis di wilayah pantai dibandingkan dengan Kelurahan Enarotali yang berada di pedalaman. Kabupaten Paniai berubah nama menjadi Kabupaten Nabire menurut PP Nomor 52 Tahun 1996. Peraturan tersebut juga melahirkan kabupaten baru yang dimekarkan dari Kabupaten Nabire, yaitu Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak Jaya. Ketiga kabupaten tersebut sekarang berkembang menjadi 7 kabupaten penyusun Provinsi Papua Tengah.
Kabupaten Nabire dikenal sebagai penghasil salak terbesar di Papua, dengan salak Nabire yang memiliki cita rasa manis legit dan menjadi komoditas unggulan daerah ini. Pada tanggal 6 Februari 2004, terjadi gempa bumi yang kemudian disusul pada tanggal 26 November 2004 di Kabupaten Nabire, gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter mengguncang daerah ini.
“Nabire” demikian sekarang disebut, adalah suatu wilayah Pemerintahan Kabupaten yang terhampar di seputar “Leher Burung” pulau Papua. Dalam perkembangannya “Nabire” telah melampaui fase-fase: sebelum masuknya Pemerintahan Belanda, zaman Pemerintahan Belanda dan zaman Pemerintahan RI Hingga saat itu.
Paparan mengenai sejarah Pemerintahan Kabupaten Nabire ini bukanlah merupakan suatu tulisan yang sudah sempurna, sehingga masih perlu untuk dikaji dan disempurnakan bersama-sama sehingga menjadi suatu materi yang bisa dipahami dan diterima oleh semua kalangan.
Sebelum mengulas sejarah singkat Kabupaten Nabire maka terlebih dahulu akan disampaikan uraian secara singkat tentang asal-usul dan arti Nabire dari beberapa sumber atau versi. Uraian mengenai cerita asal-usul dan arti Nabire ini bukanlah untuk dipertentangkan tetapi merupakan wacana untuk dibahas secara bersama, sehingga nantinya bisa diketahui asal-usul dan arti Nabire yang sebenarnya.
Berdasarkan cerita dari suku wate, bahwa kata Nabire berasal dari kata "Nawi" pada zaman dahulu dipertimbangkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrik, terutama disepanjang kali Nabire. Lama kelamaan kata “Nawi” mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi “Nabire”. Pada tahun 1958, Konstein Waray yang menjabat sebagai Kepala Kampung Oyehe menyerahkan tempat atau lokasi kepada Pemerintah.
Menurut versi suku Yerisiam Nabire berasal dari kata “Navirei” yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakan pesta pendamaian ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisiam. Pengucapan Navirei kemudian berubah menjadi Nabire yang secara resmi dipakai untuk memberi nama daerah ini oleh Bupati pertama yaitu Bapak A.K.B.P. Drs. Surojotanojo, SH (Alm). Versi lain suku ini bahwa Nabire berasal dari Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya dan Nabire menjadi sepi lambat laun penyebutan Na Wyere menjadi Nabire.
Versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu ijuk, pohon enau hutan, pohon nibun dan jenis pohon lainnya. Akibat adanya hubungan/komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire.
Pada tanggal 20 Desember 2017 presiden Joko Widodo datang meninjau lokasi lahan baru Bandar Udara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang dilanjutkan dengan peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Bandara Douw Aturure yang baru tersebut akan menjadi bandara besar dan penghubung antar kabupaten karena keberadaan Nabire yang strategis di tengah Provinsi Papua, sehingga akan menjadi simpul bagi wilayah yang berada di sekitarnya, yaitu Paniai, Dogiyai, Diyai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, Waropen, Wondama dan Kaimana. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah akan membangun terminal penumpang seluas 8.000 meter persegi. Pada tahap berikutnya dikembangkan menjadi 15.000 meter persegi.
Selain bandar udara, Kepala Negara juga akan memperbaiki dan memperbesar Pelabuhan Nabire, Papua. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo usai meninjau Pelabuhan Nabire, Kamis, 21 Desember 2017. Perluasan tersebut akan membuat Pelabuhan Nabire sebagai penghubung bagi enam kabupaten di sekitarnya.
Kabupaten Nabire terletak dikawasan Teluk Cendrawasih Provinsi Papua dan Samudra Pasifik, yang berada diatas 3 (tiga) lempengan bumi sehingga mengakibatkan rawan akan terjadinya bencana gempa bumi. Secara astronomis, Kabupaten Nabire terletak di antara 2°28"–3°56" Lintang Selatan dan 134°33"–136°15" Bujur Timur. Secara administrasi pada tahun 2012, luas wilayah Kabupaten Nabire adalah 12.075,00 Km² dan panjang garis pantai 473 Km² serta luas lautan 914.056,96 Ha. Kabupaten Nabire terbagi menjadi 15 distrik yang kemudian terbagi ke dalam 72 kampung dan 9 kelurahan.
Kabupaten Nabire memiliki topografi yang bervarisi yaitu wilayah datar ± 47% dari luas wilayah tersebar disepanjang Wilayah pantai dan Wilayah perbukitan ± 53% tersebar di daerah pedalaman (pegunungan). Berdasarkan Hasil Penelitian Lembaga Penelitian Tanah (Balai Tanah) Bogor tahun 1964, jenis-jenis tanah di Kabupaten Nabire terbagi atas:
Berdasarkan perbedaan ketinggian muka tanah, Wilayah Kabupaten Nabire dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) Zona, yaitu a. Zone Dataran rendah dengan ketinggian 0–600 mdpl. b. Zone Ketinggian sedang dengan ketinggian 600–1500 mdpl. c. Zone Dataran tinggi dengan ketinggian di atas 1500 mdpl.
Berdasarkan klasifikasi iklim, wilayah Kabupaten Nabire memiliki iklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi sepanjang tahunnya. Sebagai akibat dari topografi yang bervariasi, suhu udara di Kabupaten Nabire berkisar antara 22 °C–34 °C di wilayah dataran rendah dan kurang dari 24 °C di wilayah dataran tinggi. Tingkat kelembapan di wilayah Nabire pun cenderung tinggi, yakni berkisar antara 60%–90%.
DPRD Nabire beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. DPRD Nabire periode 2019-2024 terdiri dari 13 partai politik. Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai politik dengan jumlah kursi terbanyak, yaitu 4 kursi.
Kabupaten Nabire terdiri atas 15 distrik, 9 kelurahan, dan 72 kampung dengan total luas 12.075,00 km² dan jumlah penduduk sebanyak 145.101 jiwa (2017). Kode Wilayah Kabupaten Nabire adalah 94.01. Pada tahun 2017, versi Kemendagri, Kabupaten ini memiliki luas wilayah 11.112,61 km² dan jumlah penduduk 166.463 jiwa (2017).
Jumlah penduduk Kabupaten Nabire tahun 2024 sebanyak 178.006 jiwa, terdiri atas 91.674 laki-laki dan 83.684 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 109,55 berarti jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata mencapai 15 jiwa per kilometer persegi, dengan Distrik Nabire mencatat kepadatan tertinggi sebesar 815 jiwa per kilometer persegi. Distrik dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Distrik Nabire sebanyak 103.531 jiwa (58,16 persen dari total penduduk), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Distrik Menou dengan 935 jiwa (0,52 persen). Struktur penduduk menurut umur didominasi kelompok usia muda (0–19 tahun) yang menandakan karakteristik piramida penduduk ekspansif.
Penduduk usia kerja di Kabupaten Nabire tahun 2024 tercatat sebanyak 116.670 jiwa. Angkatan kerja berjumlah 83.409 orang atau 71,49 persen dari total usia kerja, dengan dominasi laki-laki sebanyak 51.921 orang. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 79.993 jiwa dan sebagian besar berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (38,96 persen). Status pekerjaan utama terbanyak adalah buruh/karyawan/pegawai sebanyak 32.781 jiwa, disusul pekerja berusaha sendiri 21.548 jiwa, dan pekerja keluarga tak dibayar 9.626 jiwa. Jumlah pencari kerja tahun 2024 mencapai 3.019 jiwa yang terdiri dari 1.444 laki-laki dan 1.575 perempuan. Sebagian besar pencari kerja adalah lulusan SMA sebanyak 1.995 jiwa, kemudian sarjana sebanyak 834 jiwa.
Penduduk kabupaten Nabire terdiri dari beragam suku bangsa dan agama. Penduduk Nabire didominasi oleh pendatang atau bukan Orang Asli Papua, banyak diantaranya berada di ibu kota kabupaten, yakni distrik Nabire. Suku bangsa asli yang berasal dari Nabire diantaranya ialah suku Moor, Dani, Wate, Yerisyam, dan Hegure. Suku Wate terdiri dari lima sub suku yakni suku Waray, Nomei, Raiki, Tawamoni dan Waii. Dalam data Sensus Penduduk Indonesia 2010, penghitungan berdasarkan jenis kelamin laki-laki, penduduk asli orang Papua sebanyak 32.850 jiwa atau 47,36% dari 69.369 jiwa laki-laki. Sementara orang non asli Papua sebanyak 36.519 jiwa atau 52,64%.
Data Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 mencatat bahwa mayoritas penduduk kabupaten Nabire memeluk agama Kekristenan yakni 62,22%, dengan persentasi Protestan sebanyak 51,36% dan Katolik sebanyak 10,86%. Sebagian besar lagi menganut agama Islam yakni sebanyak 37,38%, diikuti agama Hindu sebanyak 0,29% dan selebihnya menganut agama Buddha sebanyak 0,10% dan Konghucu serta kepercayaan lainnya 0,01%. Sementara untuk sarana rumah ibadah terdapat 349 gereja Protestan, kemudian 65 masjid, 56 gereja Katolik, 8 pura, dan 2 vihara.
Pada tahun 2024, Kabupaten Nabire mencatat garis kemiskinan sebesar Rp833.652 per kapita per bulan. Jika seseorang memiliki pendapatan di bawah angka tersebut, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 36,02 ribu orang atau 24,00 persen dari total populasi. Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 23,35 persen. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar 5,85, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 2,07. Kedua indeks ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023, masing-masing dari angka 8,02 dan 3,32.
Dalam aspek kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kabupaten Nabire mencatat keberadaan 15 panti asuhan dengan kapasitas total 771 orang. Pada tahun 2024, jumlah anak asuh yang tinggal di panti-panti tersebut mencapai 542 anak. Angka ini menurun dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 907 anak. Panti asuhan tersebar di berbagai distrik, namun yang memiliki data eksplisit hanya berada di Distrik Nabire. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Nabire pada tahun 2024 tercatat sebanyak 893 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 327 orang mengalami disabilitas fisik, 174 orang mengalami disabilitas tubuh, dan 172 orang mengalami disabilitas mental. Sebaran tertinggi terdapat di Distrik Wanggar (30 orang), Teluk Kimi (17 orang), Makimi (26 orang), serta Yaur (12 orang). Penyandang disabilitas terbagi ke dalam beberapa kategori, seperti netra, rungu/wicara, tubuh, mental, dan disabilitas ganda. Karang Taruna di Kabupaten Nabire tercatat berjumlah 46 unit pada tahun 2024. Distrik Kepulauan Moora menjadi wilayah dengan jumlah Karang Taruna terbanyak. Total anggota Karang Taruna di seluruh kabupaten mencapai 589 orang, terdiri atas 492 laki-laki dan 97 perempuan. Lembaga ini tersebar di berbagai distrik dan menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Nabire tahun 2024 mencapai Rp14,97 triliun, meningkat dari Rp13,54 triliun pada tahun 2023. Berdasarkan distribusi sektoral, kontribusi terbesar berasal dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 19,34 persen, diikuti perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 17,94 persen. Konstruksi menyumbang 16,49 persen, sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 16,02 persen. Sektor administrasi pemerintahan sebesar 8 persen, transportasi dan pergudangan 5,94 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 1,51 persen. Sektor industri pengolahan menyumbang 1,51 persen dari total PDRB Kabupaten Nabire tahun 2024. Total produksi listrik tahun 2023 sebesar 144.520.960 KWh dengan penjualan sebesar 132.015.189 KWh, sedangkan jumlah pelanggan mencapai 54.556. Pada sektor air bersih, PDAM Kabupaten Nabire mendistribusikan air sebanyak 580.036 m³ dengan produksi air minum tiap bulan mencapai 438.999 m³. Nilai ekonomi yang tercatat dari kegiatan PDAM pada tahun tersebut mencapai Rp2.606.623.843.
Jumlah koperasi aktif di Kabupaten Nabire meningkat dari 388 unit pada tahun 2023 menjadi 461 unit pada tahun 2024. Koperasi terbanyak berada di Distrik Nabire dengan 300 unit, disusul Yaur sebanyak 27 unit, dan Napan sebanyak 27 unit. Jumlah keanggotaan koperasi pada tahun 2024 mencapai 20.500 orang. Anggota terbanyak berasal dari kelompok serba usaha sebanyak 4.523 orang, pegawai negeri 3.303 orang, dan kelompok lain 10.267 orang. Koperasi berbasis sekolah mulai tercatat sejak 2024 dengan jumlah satu unit dan sembilan anggota. Kredit perbankan di Kabupaten Nabire tahun 2024 mencapai Rp3 triliun. Sektor ekonomi yang menerima pinjaman terbesar adalah perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Berdasarkan sektor non-usaha, pinjaman untuk perumahan tercatat sebesar Rp47,22 miliar, untuk kendaraan bermotor sebesar Rp14,07 miliar, dan untuk rumah toko serta rumah kantor sebesar Rp935 juta. Sisanya sebesar Rp846,79 miliar dialokasikan ke kategori lainnya. Kegiatan perbankan di wilayah ini dilayani oleh kantor pusat, kantor cabang, dan unit layanan kas bank umum serta BPR.
Jumlah pelaku usaha di sektor perdagangan pada tahun 2024 tersebar di Distrik Nabire sebanyak 3.546 unit, disusul Teluk Kimi 310 unit dan Nabire Barat 222 unit. Tercatat terdapat 4.408 perusahaan perdagangan di seluruh kabupaten. Golongan usaha berdasarkan permodalan meliputi 80 perusahaan perdagangan besar dan 231 perusahaan perdagangan kecil. Golongan usaha berdasarkan bentuk hukum terdiri dari 35 perseroan terbatas, 30 CV, dan 48 perusahaan perorangan. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi institusi yang menangani pendataan legalitas usaha di wilayah ini. Selama tahun 2024, indeks harga konsumen (IHK) di Kabupaten Nabire mengalami fluktuasi dari 107,12 poin pada Februari hingga 112,28 poin pada Juni. Kenaikan signifikan IHK terjadi pada bulan April hingga Juni. Laju inflasi tahun 2024 juga bervariasi dengan rentang antara -1,58 persen pada September hingga puncak tertinggi 1,86 persen pada Maret. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tercatat tertinggi pada Maret sebesar 4,19 persen, sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki tetap stabil di kisaran 0,00 hingga 0,22 persen sepanjang tahun.
Pada tahun 2024, luas panen sayuran terbanyak di Kabupaten Nabire adalah kangkung seluas 126 hektar, diikuti oleh cabai rawit seluas 121 hektar dan bayam seluas 96 hektar. Produksi tomat mencapai 27.880 kuintal dan menjadi yang tertinggi di antara sayuran semusim. Produksi cabai rawit sebesar 27.450 kuintal, disusul kacang panjang 8.900 kuintal dan bayam 7.890 kuintal. Tanaman hortikultura lainnya seperti bawang daun dan kembang kol masing-masing memiliki luas panen 14 dan 0 hektar. Pada sektor tanaman biofarmaka, produksi kunyit pada 2023 tercatat sebanyak 430 kg, jahe 312 kg, dan lengkuas 612 kg. Kecamatan Siriwo menjadi penghasil biofarmaka seperti temuireng sebanyak 1.160 kg dan kunyit 301 kg.
Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Yaur memiliki luas areal 7.553,9 hektar pada 2023, sementara kelapa tersebar di berbagai kecamatan dengan total luas 2.112,75 hektar. Produksi kelapa sawit di Kecamatan Yaur mencapai 181.687,3 ton, sedangkan produksi kelapa terbesar terdapat di Kepulauan Moora sebanyak 837 ton, disusul Makimi 547 ton, dan Napan 522 ton. Komoditas kopi tercatat hanya di Kecamatan Siriwo dengan luas tanam 108 hektar dan produksi sebesar 114 ton. Kakao terdapat di 10 kecamatan dengan luasan tertinggi di Wanggar 671 hektar dan Nabire Barat 347,5 hektar. Produksi kelapa terbesar secara keseluruhan mencapai 3.515,5 ton pada 2024.
Jumlah populasi sapi potong pada 2023 sebanyak 1.513 ekor, meningkat dari 2022 yang berjumlah 1.318 ekor. Kambing tercatat sebanyak 2.586 ekor dan babi 5.380 ekor. Produksi daging sapi yang dipotong di rumah potong hewan atau fasilitas pemotongan lainnya mencapai 1.047 ekor sapi pada 2023.
Data perikanan Kabupaten Nabire dibagi menjadi dua jenis kegiatan yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2023, jumlah rumah tangga perikanan tangkap mencapai 1.297, sedangkan rumah tangga budidaya berjumlah 879. Produksi perikanan tangkap laut mencapai 13.250 ton dan produksi perikanan budidaya mencapai 2.350 ton. Sistem budidaya yang digunakan meliputi kolam air tawar, tambak air payau, keramba jaring apung, dan sawah. Perikanan tangkap dilakukan oleh rumah tangga yang menjual seluruh atau sebagian hasil, demikian pula perikanan budidaya yang diarahkan pada kegiatan ekonomi rumah tangga dengan tujuan penjualan hasil budidaya.
Pada tahun 2024, Kabupaten Nabire memiliki 1 rumah sakit umum yang terletak di Distrik Nabire dan tidak terdapat rumah sakit khusus di wilayah ini. Terdapat total 32 puskesmas, terdiri atas 5 puskesmas rawat inap dan 27 puskesmas non-rawat inap. Selain itu, tercatat 11 klinik pratama, 132 posyandu, dan 17 poskesdes tersebar di berbagai distrik. Terdapat 59 apotek yang didominasi oleh sebaran di Distrik Nabire sebanyak 43 apotek. Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas 34 dokter, 4 dokter gigi, 423 perawat, 282 bidan, dan 47 tenaga kefarmasian. Tenaga kesehatan lainnya meliputi 64 tenaga kesehatan masyarakat, 21 tenaga kesehatan lingkungan, 34 tenaga gizi, dan 47 ahli teknologi laboratorium medik.
Jumlah kasus penyakit yang dilaporkan sepanjang tahun 2024 menunjukkan bahwa diare menjadi penyakit terbanyak dengan 3.836 kasus, diikuti oleh TBC sebanyak 3.084 kasus, HIV/AIDS sebanyak 2.423 kasus, malaria sebanyak 1.694 kasus, DBD sebanyak 212 kasus, dan kusta sebanyak 74 kasus. Sebagian besar kasus tersebut tercatat di wilayah Puskesmas Distrik Nabire, termasuk 1.896 kasus diare dan 2.174 kasus TBC. Pemberian imunisasi juga tercatat cukup aktif, dengan jumlah imunisasi campak sebanyak 2.028, imunisasi BCG 2.465, polio dosis keempat sebanyak 1.771, serta masing-masing 2.648 untuk imunisasi DPT1 dan HB1.
Jumlah penerima jaminan kesehatan nasional (JKN-KIS), baik yang bersumber dari APBN (PBI) maupun non-PBI, tercatat mencapai 187.040 jiwa pada tahun 2023. Jumlah ini menunjukkan cakupan yang besar terhadap populasi Nabire. Sementara itu, indikator kemiskinan menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Nabire pada tahun 2024 mencapai Rp833.652 per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin mencapai 36,02 ribu orang atau setara dengan 24,00 persen dari total populasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan tercatat 5,85 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 2,07, menurun dari tahun sebelumnya yang masing-masing berada pada angka 8,02 dan 3,32.
Panjang jalan di Kabupaten Nabire tahun 2024 tercatat sepanjang 832,93 kilometer. Jalan dengan permukaan aspal sepanjang 320,77 kilometer, jalan kerikil sepanjang 94,03 kilometer, jalan tanah sepanjang 171,40 kilometer, serta jalan dengan permukaan lain seperti beton sepanjang 246,72 kilometer. Berdasarkan kondisi, jalan dalam keadaan baik hanya sepanjang 113,43 kilometer, sementara jalan dalam kondisi sedang 104,4 kilometer, rusak 84,3 kilometer, dan rusak berat 530,79 kilometer. Distribusi panjang jalan tersebut berada dalam kewenangan tiga tingkatan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat (183,39 kilometer), pemerintah provinsi (105 kilometer), dan pemerintah kabupaten (832,93 kilometer), yang jika digabungkan menghasilkan total 1.121,32 kilometer jalan. Jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kabupaten Nabire pada tahun 2024 sebanyak 97.789 unit. Komposisi kendaraan tersebut terdiri atas 6.123 mobil penumpang, 59 unit bus, 4.477 truk barang, 87.099 sepeda motor, dan 40 kendaraan khusus. Jumlah kendaraan terus meningkat sejak 2018, menunjukkan intensitas penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, yang menjadi moda utama mobilitas warga Nabire.
Pelabuhan Teluk Kimi di Kabupaten Nabire mencatat sebanyak 649 kunjungan kapal selama tahun 2024 dengan jumlah penumpang tiba sebanyak 83.388 orang dan penumpang berangkat 90.100 orang. Barang yang dibongkar tercatat sebanyak 540.155 ton, sementara barang yang dimuat sebanyak 82.003 ton. Jenis pelayaran yang melayani pelabuhan ini meliputi pelayaran Nusantara, Perintis, Lokal Rakyat, dan Lainnya, dengan volume terbesar berasal dari sektor Nusantara. Aktivitas pelabuhan berlangsung secara aktif sepanjang tahun, dengan kunjungan terbanyak pada bulan Oktober dan November.
Bandar Udara Nabire (UPBU Kelas II Douw Aturure) mencatat lalu lintas kedatangan pesawat sebanyak 6.509 penerbangan dan keberangkatan sebanyak 6.585 penerbangan selama tahun 2024. Jumlah penumpang yang datang tercatat sebanyak 117.009 orang, sedangkan penumpang berangkat sebanyak 231.439 orang. Angka ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan peran bandara sebagai penghubung utama antarwilayah di Papua.
Jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Nabire pada tahun 2024 tercatat sebanyak 694 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2023 sebanyak 705 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.766 orang. Lama tinggal rata-rata wisatawan selama tahun 2024 adalah 3 hari. Terdapat total pengeluaran wisatawan sebesar Rp466.867.500. Agen perjalanan yang beroperasi tetap berjumlah 21 unit dalam tiga tahun terakhir. Tidak terdapat biro perjalanan umum maupun cabangnya di wilayah ini.
Objek wisata alam di Kabupaten Nabire pada tahun 2024 terdiri dari 31 pantai, 11 pulau, 5 pegunungan, 3 sungai, 2 wisata suaka alam, 1 taman nasional, 11 lokasi bahari, dan 5 tanjung. Obyek wisata budaya terdiri dari 2 lokasi wisata purbakala, 3 lokasi sejarah, dan 6 toko seni budaya. Wisata minat khusus berjumlah 4 lokasi dan obyek wisata buatan terdiri dari 3 bendungan dan 7 taman atau tugu. Sarana rekreasi dan hiburan yang tersedia di antaranya adalah 47 tempat karaoke, 43 rumah makan, 22 hotel, 21 pondok wisata, 6 kafe, 5 restoran, serta 1 panti pijat. Jumlah tempat hiburan dan rekreasi secara total adalah 293 lokasi.
Taman Nasional Teluk Cenderawasih memiliki luas 14.535 hektar dan tercatat sebagai satu-satunya kawasan taman nasional di wilayah ini. Jumlah pengunjung wisata domestik tahun 2024 tercatat sebanyak 43 orang sedangkan wisatawan mancanegara yang tercatat mengunjungi obyek wisata di daerah ini berjumlah 964 orang. Sarana lain yang mendukung jasa pariwisata di antaranya terdapat 25 salon kecantikan, 26 pangkas rambut, 3 rental CD/DVD, dan 2 tempat permainan Playstation. Dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2024, Kabupaten Nabire menempati posisi menengah dalam hal jumlah penduduk miskin. Paniai memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi dengan 64,34 ribu orang, sedangkan Intan Jaya paling rendah dengan 22,25 ribu orang. Total penduduk miskin di seluruh provinsi ini mencapai 308,48 ribu orang. Kabupaten Nabire menyumbang sekitar 11,7 persen dari total penduduk miskin di provinsi tersebut.
Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013, kota Nabire menjadi sorotan media nasional dan internasional akibat peristiwa Tragedi Tinju Berdarah yang terjadi di Gedung Olahraga Kota Lama. Menurut Polda Papua, 17 orang meninggal, 38 orang alami luka-luka. Sedangkan pelaku kericuhan masih diselidiki.
Pada tanggal 20 Desember 2017, presiden Joko Widodo datang meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Nabire 20 MW dan PLTMG Jayapura 50 MW di Kelurahan Kali Bobo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, setelah meninjau lokasi lahan baru Bandar Udara Douw Aturure, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
Selain di KAB. NABIRE,PAPUA, Anda dapat mengikuti uji kompetensi ini di beberapa tempat pelaksanaan (TUK) lainnya:
-
Kota Banda Aceh, Aceh
-
Kota Denpasar, Bali
-
Kota Serang, Banten
-
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
-
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
-
Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
-
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
-
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
-
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
-
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
-
Kota Bandung, Jawa Barat
-
Bandung Barat, Jawa Barat
-
Bekasi, Jawa Barat
-
Bogor, Jawa Barat
-
Bandung, Jawa Barat
-
Karawang, Jawa Barat
-
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
-
Tasikmalaya, Jawa Barat
-
Kota Semarang, Jawa Tengah
-
Wonogiri, Jawa Tengah
-
Sukoharjo, Jawa Tengah
-
Magelang, Jawa Tengah
-
Purworejo, Jawa Tengah
-
Lumajang, Jawa Timur
-
Gresik, Jawa Timur
-
Jombang, Jawa Timur
-
Kota Malang, Jawa Timur
-
Kota Surabaya, Jawa Timur
-
Banyuwangi, Jawa Timur
-
Jember, Jawa Timur
-
Kota Kediri, Jawa Timur
-
Mojokerto, Jawa Timur
-
Ponorogo, Jawa Timur
-
Tulungagung, Jawa Timur
-
Lamongan, Jawa Timur
-
Sidoarjo, Jawa Timur
-
Bangkalan, Jawa Timur
-
Nganjuk, Jawa Timur
-
Magetan, Jawa Timur
-
Trenggalek, Jawa Timur
-
Kota Batu, Jawa Timur
-
Probolinggo, Jawa Timur
-
Blitar, Jawa Timur
-
Kota Probolinggo, Jawa Timur
-
Kota Pontianak, Kalimantan Barat
-
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah
-
Kota Samarinda, Kalimantan Timur
-
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur
-
Kota Tarakan, Kalimantan Utara
-
Kota Batam, Kepulauan Riau
-
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
-
Karimun, Kepulauan Riau
-
Kota Ternate, Maluku Utara
-
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
-
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
-
Kupang, Nusa Tenggara Timur
-
Alor, Nusa Tenggara Timur
-
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
-
Serui, Papua
-
Jayapura, Papua
-
Nabire, Papua
-
Sorong, Papua Barat
-
Kota Makassar, Sulawesi Selatan
-
Wajo, Sulawesi Selatan
-
Kota Palembang, Sumatera Selatan
-
Kota Medan, Sumatera Utara
-
Simalungun, Sumatera Utara
-
Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
-
Kota Binjai, Sumatera Utara
Hubungi Kami untuk konsultasi memilih Tempat Uji Kompetensi dalam mendapatkan Sertifikat Profesi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi
Tunggu Apalagi? Segera Hubungi Kami untuk konsultasi cara mendapatkan Sertifikat Profesi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi
Training/Pelatihan Ahli Utama Perencana Pondasi
Apakah LSPKonstruksi.com dapat memberikan Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sertifikasi Kompetensi Ahli Utama Perencana Pondasi?
Tentu Saja! Kami dapat memberikan pembekalan pelatihan Bimbinga Teknis sebelum proses Sertifikasi Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi
Hubungi Kami untuk Pelatihan atau Bimbingan Teknis (BIMTEK) Sertifikasi Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi ini
Apakah bisa pelatihan dan sertifikasi inhouse? Tentu! Tersedia Pelatihan dan Sertifikasi Inhouse dengan syarat dan ketentuan berlaku. Segera Hubungi Kami untuk konsultasi cara mendapatkan Sertifikat Profesi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi
Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan Terkait Sertifikasi & Uji Kompetensi di KAB. NABIRE,PAPUA
- Seberapa Lama Masa Berlaku Sertifikasi dan Bagaimana Cara Memperbaruinya?
- Bagaimana Cara Menunjukkan Kompetensi dalam Uji Demonstrasi Pekerjaan?
- Bagaimana Mengoptimalkan Hasil Uji Demonstrasi agar Mendapatkan Skor Maksimal?
- Bagaimana cara memperpanjang sertifikasi BNSP yang sudah habis masa berlakunya?
- Bagaimana cara meminta dan memanfaatkan surat referensi kerja dengan optimal?
- Bagaimana Cara Mengukur Kelayakan Portofolio Sebelum Mengajukan Sertifikasi?
- Bagaimana Cara Mengelola Stres Sebelum dan Selama Proses Sertifikasi?
- Apa yang Harus Dilakukan Jika Data dalam Portofolio Tidak Lengkap?
- Apa Perbedaan antara Sertifikasi Nasional dan Internasional?
- Apakah sertifikasi BNSP bisa digunakan untuk bekerja di luar negeri?
Dipercaya oleh perusahaan dan professional di KAB. NABIRE,PAPUA
Sertifikat Kompetensi BNSP Lainnya di KAB. NABIRE,PAPUA
Jika Anda bekerja di sektor Konstruksi, khususnya bidang Konstruksi Gedung, maka Sertifikat Kompetensi BNSP Ahli Utama Perencana Pondasi di KAB. NABIRE,PAPUA adalah sertifikat yang perlu Anda pertimbangkan. Cek juga sertifikat profesi BNSP lainnya
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
Sertifikat Kompetensi BNSP Khusus Bidang Konstruksi Berstandar Nasional
Dapatkan sertifikat kompetensi konstruksi yang diakui secara nasional dan internasional. Sub Klasifikasi SKK Konstruksi LPJK yang telah terpercaya untuk mengembangkan karir profesional Anda di industri konstruksi Indonesia.
Mengapa SKK Konstruksi Penting?
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi merupakan syarat wajib untuk bekerja di proyek konstruksi sesuai regulasi Kementerian PUPR dan LPJK. Tanpa SKK, Anda tidak dapat berpartisipasi dalam tender atau proyek konstruksi pemerintah maupun swasta.