Sertifikat Kompetensi BNSP Tukang Pola di KAB. REMBANG,JAWA TENGAH

Kabupaten Rembang (bahasa Jawa: Hanacaraka: ꦉꦩ꧀ꦧꦁ, Pegon: رمباڠ) adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pada pertengahan 2024, jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 662.787 jiwa. Ibu kotanya adalah Kecamatan Rembang Kota. Kabupaten ini berbatasan dengan Teluk Rembang (Laut Jawa) di utara, Kabupaten Tuban (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Blora di selatan, serta Kabupaten Pati di barat.

Di Kabupaten Rembang ada banyak tokoh nasional seperti KH A Bahauddin Nursalim, KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri dan lainnya.

Makam pahlawan pergerakan emansipasi wanita Indonesia, R. A. Kartini, terdapat di Kabupaten Rembang, yakni di Desa Bulu yang masuk ke jalur Rembang-Blora (Mantingan).

Rembang memiliki kombinasi wilayah pesisir dan pegunungan. Wilayah utara didominasi oleh dataran rendah pesisir, sedangkan wilayah selatan termasuk bagian dari Pegunungan Kendeng. Bahasa sehari-hari adalah bahasa Jawa dengan dialek khas Pantura.

Perikanan dan Kelautan : Sebagai wilayah pesisir, banyak masyarakat menggantungkan hidup dari laut, terutama di Kecamatan Rembang, Kaliori, dan Lasem.

Pertanian dan Perkebunan : Di bagian selatan, seperti di Bulu, Sale, dan Gunem, warga banyak yang bertani.

Tambang kapur dan semen juga menjadi salah satu sektor penting, meskipun sering menuai polemik, terutama terkait pelestarian kawasan Kendeng.

Industri batik Lasem: Lasem terkenal sebagai kota batik tua dengan pengaruh budaya Tionghoa yang kuat.

Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), terletak pada garis koordinat 111° 00'–111° 30' Bujur Timur dan 6° 30'–7° 6' Lintang Selatan. Laut Jawa terletak di sebelah utaranya, secara umum kondisi tanahnya berdataran rendah dengan ketinggian wilayah maksimum kurang lebih 70 meter di atas permukaan air laut. Adapun batas- batasnya antara lain:

Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang, memiliki kode telepon yang sama dengan Tuban (Jawa Timur).

Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter) dan Gunung Gembes (682 meter) yang meletus sekitar dekade 1980/1990-an. Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter) yang meletus sekitar tahun 1992. Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Celering.

Untuk pengairan, Kabupaten Rembang memiliki 31 sungai dan 44 danau. Di daerah kabupaten tersebut terdapat 31 sungai, dengan sungai Kali Modong, Kali Jeruju, dan Kali Lasem sebagai sungai terbesarnya di wilayah tersebut, yang bermuara ke Laut Jawa. Di antaranya sungai Kali Lasem, yang kini telah dikanalisasi sejak dekade 1980-an, tepatnya pada era Sutikno menjadi Bupati Rembang (menjabat pada tahun 1979-1984), serta telah dinormalisasi sejak tahun 2013, untuk mencegah banjir.

Seperti wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Rembang beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua pola musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Rembang berlangsung pada periode November hingga April sebagai akibat dari hembusan angin monsun baratan yang bersifat basah, lembap, serta banyak membawa uap air. Sementara itu, musim kemarau di Rembang terjadi pada periode Mei hingga Oktober sebagai akibat dari tiupan angin monsun timuran yang bersifat kering dan sangat sedikit membawa uap air. Suhu udara di wilayah Rembang berkisar antara 23°–34 °C dengan tingkat kelembapan relatif antara 60% hingga 90%.

Kabupaten Rembang terdiri dari 14 kecamatan, 7 kelurahan, dan 287 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 625.991 jiwa dengan luas wilayah 887,13 km² dan sebaran penduduk 705 jiwa/km².

Sejak tahun 2006 kabupaten rembang telah memiliki 42 kecamatan dengan terbagi juga atas 552 desa dan 89 kelurahan serta juga 2.457 dusun desa atau lingkungan kelurahan. Setiap dusun dibagi juga dalam beberapa rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT). Berdasarkan perda kabupaten rembang nomor 3 tahun 2006 tanggal 16 februari 2006, telah dibentuk tiga kecamatan baru, yakni kecamatan kepulauan bureyeng, kecamatan tapahan, dan kecamatan tanjung agung. Sehingga jumlah kecamatan di kabupaten rembang pada tahun 2006 bertambah dari semula 39 kecamatan, menjadi 42 kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Rembang menunjukkan komitmen kuat dalam transformasi tata kelola dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan ini tercermin dalam hasil evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2023 yang menetapkan skor SPBE Kabupaten Rembang sebesar 3,64, masuk dalam kategori “Sangat Baik”—melampaui target RPJMD sebesar 3,23. Implementasi SPBE di Rembang tidak hanya berdampak pada efisiensi internal pemerintahan, tetapi juga memperkuat transparansi publik melalui aplikasi E‑SAKIP. Sistem ini memuat indikator kinerja hingga capaian SKPD secara daring dan terbuka bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari ekosistem SPBE, Kabupaten Rembang juga mengembangkan sejumlah kanal layanan digital yang terintegrasi. Misalnya, aplikasi Rembang Gemilang Mobile memuat fitur-fitur seperti informasi lalu lintas via CCTV, antrean layanan kesehatan, hingga informasi hukum melalui JDIH. Selain itu, penguatan tata kelola hukum dilakukan melalui JDIH Rembang yang meraih penghargaan “Progres Pencapaian Terbaik” tingkat Jawa Tengah pada tahun 2024. Dengan pendekatan digital ini, Pemerintah Kabupaten Rembang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Rembang menjadi pusat layanan publik terpadu yang mampu menghadirkan efisiensi dan aksesibilitas tinggi bagi masyarakat. Sejak resmi dibuka pada 22 November 2022, MPP telah dikunjungi lebih dari 168.000 orang hingga akhir 2024. Terdapat 96 layanan yang ditawarkan dari 20 instansi, termasuk layanan administrasi kependudukan, perizinan, serta lembaga vertikal seperti Kepolisian dan BPJS. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat kunjungan tertinggi, mencapai lebih dari 51.000 kunjungan dalam dua tahun operasional MPP.

Selain menghadirkan layanan di satu lokasi strategis di pusat kota, MPP dilengkapi dengan sistem evaluasi kepuasan berbasis daring (e-SKM). Indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2024 tercatat sebesar 90,25 dengan kategori “Sangat Baik”. Pengembangan layanan juga terus dilakukan, salah satunya dengan integrasi layanan BPJS Kesehatan secara penuh serta optimalisasi gerai pelayanan berbasis permintaan masyarakat. Dalam Monitoring dan Evaluasi Kementerian PAN-RB tahun 2024, MPP Rembang meraih predikat “Baik”, menandakan efektivitas operasional yang konsisten.

Sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan publik, Kabupaten Rembang meluncurkan sistem Izin Gampil, yaitu platform digital berbasis server lokal yang ditujukan untuk mempercepat proses perizinan. Sistem ini awalnya difokuskan pada pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan, dan telah berhasil menurunkan waktu pengurusan dari sembilan menjadi lima hari kerja. Dalam tahap uji coba, tercatat lebih dari 100 SIP diterbitkan melalui aplikasi ini, yang dapat diakses secara daring melalui ponsel pintar tanpa harus datang ke kantor pelayanan.

Sistem Izin Gampil dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rembang, sebagai solusi atas kendala teknis yang selama ini ditemui pada sistem nasional (SiCANTIK). Pengembangan aplikasi ini merupakan bagian dari komitmen digitalisasi pemerintahan dalam rangka mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan iklim investasi. Pemerintah menargetkan seluruh layanan perizinan, baik usaha maupun nonusaha, akan sepenuhnya terintegrasi dalam sistem ini pada tahun 2025 sebagai bagian dari persiapan menuju MPP Digital.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rembang meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini mencerminkan peningkatan nilai signifikan dari tahun sebelumnya, yakni dari 85,98 menjadi 94,56. Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan evaluasi terhadap situs web, media sosial, integrasi kanal aduan masyarakat, serta partisipasi dalam digitalisasi data untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Pemkab Rembang telah mengembangkan berbagai platform akses informasi, mulai dari Open Data, situs web pengadaan barang dan jasa, hingga nomor WhatsApp aduan publik. Tak hanya tingkat kabupaten, prestasi juga dicapai oleh Desa Punjulharjo yang dinobatkan sebagai desa informatif dengan nilai 93,50. Keterbukaan informasi dilaksanakan melalui berbagai kanal termasuk website, media sosial, dan papan pengumuman fisik, memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh informasi dengan mudah dan setara.

Untuk mendorong budaya inovasi di lingkungan birokrasi, Pemerintah Kabupaten Rembang secara rutin menyelenggarakan Rembang Innovation Award (RIA). Ajang ini terbuka bagi OPD, BUMD, dan pemerintah desa untuk menunjukkan inovasi dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun bidang lainnya. RIA 2025 dirancang dengan skema penilaian ketat dan selektif, di mana hanya tiga hingga enam inovasi terbaik yang akan ditampilkan dalam tahap final, mengingat pada tahun sebelumnya jumlah finalis mencapai sembilan.

Selain RIA, Pemkab Rembang juga menyelenggarakan Lomba Inovasi Daerah yang menjadi ruang kompetisi terbuka bagi kebijakan dan program non-aplikatif. Contoh inovasi andalan seperti “Telponi” (Temokno, Laporno, dan Openi) menunjukkan dampak konkret dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Melalui ekosistem kompetisi inovasi ini, Rembang menumbuhkan budaya birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan serta kebutuhan riil masyarakat.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap standar pelayanan publik mendapatkan pengakuan dari Ombudsman RI. Pada tahun 2023, Rembang memperoleh nilai kepatuhan 93,01 dan masuk dalam zona hijau, meningkat dari 90,86 pada tahun sebelumnya. Penilaian ini merupakan hasil evaluasi Ombudsman terhadap berbagai OPD dan unit layanan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, dan Puskesmas, selama periode Juni hingga Oktober 2023.

Penghargaan tersebut menjadi cerminan bahwa pelayanan publik di Rembang telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah terus mengupayakan perbaikan layanan melalui pelatihan petugas, evaluasi berkala, serta penyediaan sarana ramah disabilitas. Pencapaian ini memperkuat legitimasi Rembang sebagai salah satu kabupaten dengan tata kelola layanan publik yang konsisten dan profesional di Provinsi Jawa Tengah.

Visi “Rembang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Lima sasaran utama RPJPD meliputi peningkatan pendapatan per kapita, pengentasan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah dan SDM, serta pengurangan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. Pemerintah juga merancang lima misi utama sebagai arah transformasi strategis, termasuk di dalamnya transformasi tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Sebagai bentuk konkrit dari visi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat infrastruktur digital menuju Smart City 2026. Aplikasi Rembang Gemilang Mobile menjadi katalis integrasi layanan publik, yang terdiri dari delapan fitur seperti antrean layanan kesehatan, informasi pajak dan hukum, hingga pemantauan lalu lintas. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip SPBE dan menjadi penanda modernisasi sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi, yang ditujukan untuk mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Kabupaten Rembang diproyeksikan memiliki jumlah penduduk sebesar 660,17 ribu jiwa pada tahun 2024, terdiri atas 331,87 ribu laki-laki dan 328,30 ribu perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama periode 2020–2024 tercatat sebesar 0,78 persen. Pertumbuhan tertinggi tercatat di Kecamatan Pamotan sebesar 1,20 persen, disusul oleh Kecamatan Pancur (1,08 persen) dan Kragan (1,06 persen), mencerminkan dinamika pertumbuhan spasial yang bervariasi antar wilayah. Sementara itu, angka rasio jenis kelamin (sex ratio) tahun 2024 mencapai 101,09 persen, menandakan bahwa secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan, meskipun terdapat empat kecamatan yang menunjukkan rasio di bawah 100 persen, yaitu Sumber (98,38%), Kaliori (98,13%), Sulang (99,65%), dan Rembang (99,00%).

Kepadatan penduduk Kabupaten Rembang tahun 2024 tercatat sebesar 636 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan ini menunjukkan sebaran yang tidak merata, dengan Kecamatan Rembang memiliki kepadatan tertinggi yaitu 1.524 jiwa/km², yang mencerminkan karakteristik pusat kota dengan dominasi aktivitas ekonomi dan permukiman yang lebih padat. Di sisi lain, Kecamatan Bulu tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk terendah sebesar 283 jiwa/km², mengindikasikan struktur wilayah yang lebih rural atau lahan yang belum terkonversi menjadi kawasan padat penduduk. Variasi ini memberikan petunjuk penting bagi arah kebijakan pemerataan pembangunan dan pengendalian konversi lahan.

Komposisi penduduk menurut umur menunjukkan struktur demografi yang relatif seimbang. Kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi struktur penduduk, dengan jumlah terbesar berada pada rentang usia 30–39 tahun. Sementara itu, kelompok usia 0–14 tahun tetap menunjukkan proporsi yang cukup besar, menandakan adanya potensi beban ketergantungan usia muda (YADR). Jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) mencapai lebih dari 62 ribu jiwa, yang jika dilihat dari tren rasio ketergantungan menunjukkan pentingnya perhatian pada sektor pelayanan sosial dan kesehatan untuk lansia.

Kabupaten Rembang menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal penyediaan pendidikan formal, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga jenjang menengah atas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah murid tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) tahun ajaran 2024/2025 tercatat sebanyak 9.004 siswa, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 8.879 siswa. Sementara jumlah tenaga pendidik untuk jenjang ini mencapai 509 orang, terdiri dari guru negeri dan swasta. Hal ini mengindikasikan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyediakan akses pendidikan menengah yang merata di berbagai kecamatan.

Di sisi lain, pada jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), terdapat 881 murid yang tersebar di seluruh kecamatan, dengan jumlah guru mencapai 677 orang pada tahun ajaran 2024/2025. Selain itu, data Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar (SD/MI) mencapai 97,84%, sedangkan tingkat menengah pertama (SMP/MTs) dan menengah atas (SMA/SMK/MA) masing-masing sebesar 78,20% dan 65,29%. Ini menandakan bahwa walaupun capaian partisipasi masih cukup tinggi di tingkat dasar, tantangan terbesar tetap berada pada jenjang pendidikan menengah atas.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga terus mengupayakan pemerataan akses pendidikan tinggi bagi warganya. Salah satu bentuk komitmen tersebut ialah melalui peluncuran Program Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi tahun 2025. Program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi generasi muda dari berbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

Pendaftaran dan seleksi beasiswa dilakukan secara terbuka, dengan informasi lengkap dapat diakses melalui platform resmi pemerintah daerah. Langkah ini mencerminkan semangat transparansi sekaligus memberikan kesempatan luas bagi siswa-siswa berprestasi agar tidak terkendala oleh faktor ekonomi. Dengan keberadaan program ini, diharapkan jumlah lulusan SMA/SMK yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi di Rembang dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pemkab Rembang menaruh perhatian serius terhadap persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS), terutama untuk kelompok usia 7–18 tahun. Melalui program Gerakan Ayo Sekolah Pol 12 Tahun (Gaspol 12), pemerintah telah mendelegasikan penanganan ATS kepada pemerintah desa dengan dukungan anggaran dari dana desa. Tahun 2025 menjadi titik balik dari pendekatan ini, di mana monitoring dilakukan oleh Dinas Pendidikan, sedangkan pelaksanaan teknis menjadi kewenangan desa. Pendekatan ini terbukti efektif, dengan tercatat sekitar 610 anak berhasil dikembalikan ke sekolah di 14 kecamatan.

Lebih lanjut, Kabupaten Rembang mengimplementasikan metode pendataan baru berbasis aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai upaya memperkuat validitas data ATS. Pendekatan ini menggantikan metode sebelumnya yang dilakukan secara manual dari rumah ke rumah. Dengan data yang lebih akurat, tim ATS tingkat kabupaten dapat langsung melakukan verifikasi dan pendekatan secara personal terhadap anak dan keluarga. Hingga tahun 2024, sebanyak 111 dari 364 anak berhasil kembali bersekolah, sebuah pencapaian yang menunjukkan potensi besar dari pendekatan digital berbasis data dalam pengentasan ATS secara sistematis.

Dalam rangka memperkuat pendidikan karakter dan kegiatan ekstrakurikuler, Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang mendukung penuh pengembangan Gugusdepan Mantap di setiap jenjang pendidikan. Program ini menyasar seluruh pangkalan pramuka di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang berada di bawah naungan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Rembang. Melalui Rapat Koordinasi Pembinaan dan Teknik Penilaian, indikator penilaian mencakup aspek sumber daya manusia, manajemen, administrasi, keuangan, serta capaian prestasi dan kemitraan.

Pengembangan Gugusdepan Mantap diharapkan mampu menciptakan satuan pendidikan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat dalam pembentukan karakter peserta didik. Dengan adanya tindak lanjut dari Korwil dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), implementasi program ini berpotensi menciptakan iklim pendidikan yang lebih holistik dan seimbang antara aspek kognitif dan afektif siswa.

Pemkab Rembang sedang mematangkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai upaya menyediakan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Sekolah ini dirancang sebagai lembaga pendidikan inklusif berbasis asrama dan digratiskan sepenuhnya. Pemerintah telah menyediakan lahan di Kecamatan Sulang dan mengusulkan pembukaan tiga jenjang pendidikan dengan dua rombongan belajar per jenjang, menargetkan daya tampung 150 anak.

Kendati infrastruktur telah mulai dipersiapkan, penetapan tenaga pengajar dan kepala sekolah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Sementara itu, pendanaan proyek ini berasal dari APBN dengan kemungkinan tambahan dari mitra swasta. Program ini merupakan respons konkret terhadap ketimpangan akses pendidikan, dan diharapkan menjadi model solusi jangka panjang dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Kabupaten Rembang.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan lingkungan, tiga sekolah menengah di Kabupaten Rembang diusulkan mengikuti seleksi ASEAN Eco School tahun 2027. SMPN 1 Kaliori, SMPN 1 Lasem, dan SMPN 3 Lasem telah mendapatkan pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) guna memenuhi enam indikator utama seperti kebersihan, konservasi air dan energi, pengelolaan sampah, serta inovasi lingkungan.

Partisipasi dalam ASEAN Eco School memerlukan pencapaian sebelumnya di tingkat nasional, yakni penghargaan Adiwiyata Mandiri. Selain pendampingan dari DLH, Pemkab Rembang mendorong sekolah-sekolah tersebut untuk melakukan studi banding ke lembaga yang telah sukses mengikuti ajang serupa. Inisiatif ini mencerminkan sinergi antara sektor pendidikan dan lingkungan hidup, serta memperkuat pendidikan karakter dan kepedulian global siswa.

Komitmen Pemkab Rembang dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga terlihat melalui reformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Pelaksanaan SPMB dilakukan secara daring dengan empat jalur seleksi, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Komitmen transparansi dan keadilan ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai pemangku kepentingan, sebagai bentuk penguatan sistem yang akuntabel dan bebas diskriminasi.

Di sisi lain, kesejahteraan tenaga pendidik menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Selama delapan tahun terakhir, alokasi Bantuan Kesejahteraan (Bankesra) untuk Guru PAUD mengalami peningkatan signifikan hingga menembus lebih dari Rp 70 miliar. Rapor Pendidikan Kabupaten Rembang tahun 2024 mencatat capaian indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 80,42, naik dari tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan adanya perbaikan kualitas literasi, numerasi, serta iklim inklusif dan kebinekaan, yang diiringi dengan perbaikan tata kelola serta penyempurnaan kurikulum dan evaluasi pendidikan di tingkat daerah.

Pendidikan di Kabupaten Rembang tidak hanya difokuskan pada peningkatan akses dan infrastruktur, tetapi juga pada pencapaian prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Sejumlah sekolah dan siswa menunjukkan capaian yang membanggakan di tingkat lokal maupun nasional. Di tingkat kabupaten, dua siswa SMPN 2 Rembang berhasil meraih Juara 1 dan Juara Harapan 3 dalam Lomba IPS MGMP SE, yakni Riofardan Al Ghifari dan Hilman Ihsan Widagdo (24 April 2025). Sementara itu, SMK Muhammadiyah Rembang juga mengukir prestasi dalam Kejurda VII TSPM Piala KONI 2025, dengan tujuh atlet pelajar menyabet berbagai gelar juara di cabang pencak silat. Prestasi ini menunjukkan kualitas pembinaan ekstrakurikuler yang selaras dengan pembentukan karakter dan pengembangan potensi pelajar secara utuh.

Pada tingkat nasional, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Rembang meraih prestasi dalam ajang Forcemi Islamic Competition (FICO) 2025. Tim Syarhil Qur’an yang terdiri dari Anggun Dwi Rahmawati, Nafila Aniqotul Fathiyya, dan Ayyun Afroh berhasil menjadi Juara 1, disusul kemenangan individu lainnya—Nafila (Juara 2 Tilawah), Anggun (Juara 3 Da’i), serta Akhsanu Nadia dan Muhammad Milzam Hawary (Juara Presentasi Terbaik Karya Tulis Ilmiah Qur’ani). Kepala MAN 2 Rembang, Akhmad Suhadak Solikin, menyatakan bahwa pencapaian ini mencerminkan kualitas sumber daya siswa serta konsistensi lembaga dalam pembinaan keagamaan, literasi, dan public speaking. Apresiasi dan penguatan kelembagaan semacam ini menjadi bagian integral dari strategi peningkatan mutu pendidikan menengah atas berbasis keunggulan lokal.

Sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswa berprestasi, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora) meluncurkan program beasiswa prestasi perguruan tinggi. Tahun 2024, sebanyak 50 mahasiswa dinyatakan lolos seleksi dan berhak menerima bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta biaya hidup selama masa studi. Mayoritas penerima berasal dari keluarga kurang mampu dan tersebar di berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Terbuka dan Universitas Trunojoyo Madura. Seleksi dilakukan secara ketat melalui verifikasi lapangan dan tes akademik berbasis komputerisasi. Dindikpora menegaskan bahwa program ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan sarjana dalam empat tahun, sejalan dengan visi peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah.

Tak hanya kepada siswa, Pemerintah Kabupaten Rembang juga memberikan penghargaan kepada guru dan kepala sekolah berprestasi dari jenjang TK hingga SMP. Penghargaan diberikan secara langsung oleh Bupati Rembang, Abdul Hafidz, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional. Salah satu penerima, Dewi Fatimah dari SDN Kebonagung Sulang, mengungkapkan apresiasinya atas bentuk penghargaan tersebut yang berupa piala dan uang pembinaan. Di sisi lain, capaian membanggakan juga datang dari Miftahul Jannah, wisudawan terbaik FISIP UIN Walisongo Semarang asal Desa Sriombo, Lasem. Ia merupakan penerima beasiswa Dikti yang difasilitasi oleh Pemkab Rembang, dan menyatakan bahwa program tersebut sangat membantunya menyelesaikan studi dengan IPK 3,95. Dalam konteks ini, dukungan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi menjadi landasan penting bagi pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Rembang.

Dalam kurun waktu 2024–2025, perekonomian Kabupaten Rembang menunjukkan tren positif meskipun terdapat perlambatan kecil. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada 2024 tumbuh sebesar 5,08 %, sedikit menurun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 5,20 %. Sektor jasa (tertiary) menjadi motor utama dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 6,82 %, diikuti sektor industri (sekunder) sebesar 5,98 %. Namun demikian, sektor primer yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar −0,60 %, menunjukkan tantangan serius pada sektor yang sebelumnya dominan. Komposisi struktur ekonomi juga mengalami pergeseran signifikan: sektor jasa kini menyumbang 40,3 % dari total PDRB, industri 32,8 %, dan sektor primer 26,9 %. Ini menandai transformasi struktural menuju ekonomi berbasis jasa dan manufaktur yang lebih kuat.

Dalam hal pengeluaran, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penggerak utama PDRB dengan kontribusi sekitar 72,7 % pada tahun 2023, mencerminkan peran vital daya beli masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan signifikan, dari 15,6 % pada 2020 menjadi 14,65 % pada 2022, dan akhirnya mencapai 14,0 % di akhir 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 91.450 jiwa. Angka ini mencerminkan efektivitas program pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Kondisi investasi dan iklim usaha di Rembang juga menunjukkan geliat menggembirakan. Pada triwulan I tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp 375,35 miliar—tumbuh tajam sebesar 120 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian ini setara dengan 27 % dari target tahunan senilai Rp 1,379 triliun. Sebagian besar investasi berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 324 miliar atau 86 % dari total, sementara Penanaman Modal Asing (PMA) menyumbang 13,6 %. Sektor-sektor utama yang menarik investasi meliputi jasa, pertambangan, perdagangan, serta industri kulit dan alas kaki, menandakan pergeseran ekonomi Rembang menuju industri bernilai tambah dan jasa modern.

Dalam aspek ketenagakerjaan, Kabupaten Rembang mencatatkan pencapaian positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat menjadi 73,98 % pada 2022, mencerminkan tingginya keterlibatan penduduk usia produktif dalam pasar kerja. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun drastis dari 3,67 % pada 2021 menjadi hanya 1,76 % pada 2022—terendah di Jawa Tengah. Meski begitu, tantangan masih tersisa, terutama pada aspek kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Rembang masih berada di bawah rata-rata provinsi Jawa Tengah. Namun dengan populasi mayoritas usia produktif dan dorongan program peningkatan kualitas pendidikan serta akses perguruan tinggi melalui beasiswa, potensi peningkatan daya saing daerah sangat terbuka ke depan.

Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra peternakan sapi potong terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, populasi sapi potong di wilayah ini mencapai 135.997 ekor, menempatkannya pada peringkat keempat se-Jawa Tengah . Khususnya, Kecamatan Kragan telah ditetapkan sebagai pusat pembibitan sapi Peranakan Ongole (PO) oleh Kementerian Pertanian, menjadikannya daerah kedua setelah Kebumen yang mendapat pengakuan tersebut. Sertifikasi kesehatan ternak juga memperkuat posisi Rembang sebagai wilayah unggulan dalam pengembangan bibit sapi unggul bebas penyakit menular seperti PMK dan LSD.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bersama BSIP dan LPSI Ruminansia Besar secara aktif menggelar bimbingan teknis (bimtek) manajemen sapi potong berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI). Melalui pelatihan tersebut, peternak didorong memahami teknik pakan konsentrat, fermentasi hijauan, dan reproduksi ternak guna meningkatkan produktivitas dan kualitas populasi sapi. Populasi yang sempat menurun karena wabah LSD dan PMK diatasi melalui vaksinasi, penguatan pakan lokal, dan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) representatif.

Sektor peternakan Rembang berkembang dengan model ekosistem hulu-hilir yang semakin terintegrasi. Pemerintah daerah mendorong kemandirian produksi pakan ternak, terutama hijauan berkualitas melalui program Gerbang Patas dan padang penggembalaan yang mencapai luas realisasi hingga 100 hektare. Produk olahan seperti abon sapi dan susu kambing etawa juga mulai dikembangkan di tingkat kelompok masyarakat, meskipun masih terbatas pada skala kecil.

Program “Sekolah Ternak Rakyat” yang diinisiasi oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera bersama Pemkab dan STIE YPPI, menjadi inovasi sosial dalam mendampingi peternak lokal. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi, meningkatkan kapasitas peternak, serta menurunkan harga daging melalui edukasi manajemen ternak yang lebih baik. Inisiatif seperti ini mempertegas bahwa sektor peternakan di Rembang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasar Hewan Pamotan merupakan simpul penting dalam distribusi ternak di Kabupaten Rembang. Namun, peningkatan populasi ternak dan keterbatasan lahan membuat pemerintah merencanakan relokasi pasar ke lokasi baru seluas 2,3 hektare yang lebih representatif dan memadai. Proyek ini telah dianggarkan sebesar Rp4 miliar pada tahap awal, dengan rencana total pembiayaan mencapai Rp15 miliar. Fasilitas seperti area karantina, los jual beli, drainase, serta tempat parkir yang memadai diharapkan mendorong efisiensi distribusi ternak dan peningkatan transaksi.

Pemindahan pasar juga direspons positif oleh para pelaku peternakan dan masyarakat karena kapasitas pasar baru dirancang untuk menampung hingga 1.000 ekor ternak. Peningkatan 30 persen jumlah ternak menjelang Idul Adha dibanding tahun sebelumnya memperkuat urgensi pembangunan fasilitas ini. Relokasi juga mempertimbangkan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan jual beli ternak yang selama ini terganggu oleh kepadatan di lokasi lama.

Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang melakukan pengawasan intensif terhadap kesehatan hewan ternak. Berdasarkan laporan tahun 2024, sebanyak 1.570 ekor hewan ternak telah diperiksa dan dinyatakan layak kurban. Pemeriksaan meliputi sapi, kambing, dan domba, dengan temuan bahwa seluruh hewan bebas dari penyakit berbahaya seperti PMK dan LSD. Dua ekor sapi yang memiliki bekas luka LSD juga tetap dinyatakan aman untuk kurban karena sudah sembuh.

Untuk memperkuat pengawasan, Dintanpan mengoperasikan sistem pelaporan PMK di seluruh 14 kecamatan. Enam dokter hewan dan petugas lapangan dikerahkan untuk menangani vaksinasi dan laporan gejala penyakit. Hingga Januari 2025, tercatat 161 kasus PMK dengan enam ekor sapi mati. Upaya ini menunjukkan komitmen Pemkab dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan sekaligus melindungi konsumen dari risiko kesehatan akibat produk ternak yang tidak layak konsumsi.

Pemkab Rembang bersama BAZNAS mengembangkan program peternakan berbasis zakat melalui Balai Ternak Mendo Mandiri. Program ini bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik melalui bantuan ternak kambing, pelatihan, dan pendampingan intensif. Salah satu syarat keberlanjutan program adalah larangan menjual ternak sebelum lahir anak kedua, guna memastikan keberlanjutan usaha. Selain pemeliharaan, mustahik juga mendapat dukungan pemasaran untuk hewan kurban.

Distribusi ternak dilakukan di beberapa desa seperti Pasedan, Bendo, dan Logede, menunjukkan cakupan program yang meluas. Inisiatif ini merupakan model kolaboratif antara negara dan lembaga zakat untuk pengentasan kemiskinan berbasis aset produktif. BAZNAS juga mengintegrasikan aspek religius dan ekonomi melalui penyediaan hewan kurban dari peternak binaan kepada para muzaki. Secara umum, program ini menunjukkan keberhasilan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

Pemerintah Kabupaten Rembang menjadikan peternakan sebagai bagian dari edukasi publik melalui kegiatan kunjungan siswa dan festival ternak. Salah satunya adalah kunjungan siswa SD IT Avicena Lasem ke peternakan kambing etawa di Desa Kemadu. Kegiatan ini membuka wawasan anak-anak bahwa profesi peternak memiliki potensi yang menjanjikan. Produk turunan dari peternakan seperti sabun dan es lilin dari susu kambing juga diperkenalkan secara langsung.

Sebagai sarana promosi peternakan, Pemkab juga menggelar “Gus Hanies Cup”—sebuah kontes kambing etawa yang diikuti oleh 200 peserta dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lomba ini menilai kualitas postur tubuh dan warna bulu kambing serta memberikan motivasi kepada peternak untuk meningkatkan kualitas genetik ternak. Festival semacam ini diproyeksikan rutin digelar setiap tahun dan menjadi daya tarik pariwisata tematik berbasis agribisnis peternakan.

Dukungan terhadap kelompok ternak terus diperluas melalui bantuan hibah dan pendampingan teknis. Salah satu contohnya adalah Kelompok Ternak Jaya Mandiri di Desa Ngadem yang memperoleh bantuan sapi dari anggota DPRD Rembang. Bantuan ini disertai arahan agar pengelolaan ternak dilakukan secara kolektif dan transparan, serta tidak dimiliki secara individu. Sistem pengelolaan kolektif ini diyakini akan meningkatkan kohesi sosial dan efektivitas usaha.

Namun, tantangan tetap ada, terutama saat terjadi wabah PMK yang berdampak pada aktivitas pasar ternak seperti di Kragan. Dalam kondisi tersebut, Pemkab mengambil langkah tegas untuk menghentikan sementara aktivitas perdagangan ternak demi mengendalikan penyebaran virus. Kebijakan ini menegaskan perlunya kesiapsiagaan dalam penanganan krisis dan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan peternakan di tingkat daerah.

Kabupaten Rembang memiliki garis pantai sepanjang ±62 km dengan jumlah armada nelayan mencapai 3.998 kapal . Dalam kurun waktu 2016–2024, total produksi perikanan tangkap di daerah ini tercatat mencapai 783.000 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp5,7 triliun. Puncak produksi terjadi pada tahun 2020 sebesar 111.000 ton, namun kemudian mengalami penurunan hingga tersisa 79.000 ton pada tahun 2023 dan sekitar 45.000 ton hingga Agustus 2024. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk iklim laut, tekanan pasar, serta tantangan distribusi hasil tangkapan.

Komoditas unggulan berdasarkan analisis Location Quotient mencakup ikan bawal hitam, tenggiri, kembung, teri, serta udang vanamei dan windu yang tersebar di sejumlah kecamatan pesisir seperti Sarang, Kragan, Kaliori, dan Sluke. Meskipun produksinya mengalami penurunan, potensi perikanan tangkap masih menjadi kontributor penting dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian luas, serta menyerap ribuan tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung. Dukungan infrastruktur seperti 10 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 3 Pelabuhan Perikanan (PPI) turut memperkuat posisi Rembang sebagai salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam perikanan tangkap di Jawa Tengah.

Selain perikanan tangkap, sektor budidaya juga berkembang signifikan di Kabupaten Rembang. Kawasan perairan Pulau Marongan, Gede, Masaran, Gurian, dan Sluke telah direkomendasikan untuk pengembangan budidaya laut seperti rumput laut (raft culture), teripang (pen culture), kerapu, kakap, dan beronang melalui sistem keramba jaring apung. Budidaya air payau dan air tawar turut ditingkatkan sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Salah satunya melalui program pembibitan ikan nila dan lele yang dijalankan oleh TNI AL (Danposal Rembang) di Kecamatan Lasem sebagai upaya menjamin ketersediaan protein dan peningkatan pendapatan masyarakat

Dukungan terhadap diversifikasi perikanan ini juga diperkuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, serta intervensi gizi masyarakat. Dalam kerangka pengendalian stunting, program "Gemar Makan Ikan" secara aktif disosialisasikan untuk meningkatkan konsumsi ikan dari 38,9 kg per kapita (2021) menuju target 43,7 kg per kapita per tahun. Program ini diharapkan tidak hanya menciptakan kesadaran gizi, namun juga menstimulasi permintaan lokal terhadap hasil perikanan budidaya.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi distribusi dan pemberdayaan nelayan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi pembangunan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Desa Pasar Banggi, Kecamatan Rembang. Konsep Kalamo mencakup pelabuhan terintegrasi dengan fasilitas seperti bale nelayan, sentra kuliner, kios perbekalan, bengkel dermaga, shelter pendaratan ikan, hingga cold storage. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengolahan hasil tangkapan serta mempercepat jalur pemasaran hasil perikanan.

Selain Kalamo, pembangunan dan rehabilitasi dermaga juga menjadi prioritas Pemkab Rembang, dengan alokasi anggaran lebih dari Rp10 miliar per tahun, bahkan mencapai Rp35 miliar untuk kawasan Tasikagung. Infrastruktur tambahan seperti 17 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBUN) juga dikelola untuk mendukung operasionalisasi armada nelayan, meskipun beberapa titik sempat mengalami kelangkaan BBM bersubsidi akibat keterbatasan kuota dari BPH Migas. Optimalisasi infrastruktur menjadi kunci dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan daerah.

Kabupaten Rembang memiliki jaringan industri pengolahan ikan yang aktif, baik skala rumahan maupun industri besar. Terdapat setidaknya sembilan perusahaan besar yang bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan untuk kebutuhan ekspor, seperti PT Indo Sea Food dan PT Perikanan Indonesia. Di sisi lain, pelaku usaha mikro seperti produsen terasi di Desa Leran dan usaha frozen food seperti Mina Food di bawah naungan Rumah BUMN juga berkembang signifikan dengan pasar yang menjangkau Jawa Tengah dan nasional. Kontribusi industri olahan ikan juga tampak melalui sinergi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana produk olahan seperti bandeng presto dan bakso ikan secara berkala disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah. Dukungan terhadap industri ini diberikan dalam bentuk pelatihan, pendampingan mutu produksi, sertifikasi, hingga kemitraan koperasi. Hal ini sejalan dengan tren peningkatan nilai tambah sektor perikanan melalui hilirisasi dan penguatan rantai pasok.

Sejumlah tantangan juga dihadapi sektor perikanan di Rembang, termasuk penurunan drastis harga jual ikan sejak akhir 2023 yang mencapai 40–50%. Hal ini berdampak langsung pada operasional kapal tangkap yang banyak dihentikan karena tidak mampu menutup biaya. Masalah lain yang mencuat adalah keterlambatan pembayaran hasil penjualan dari pabrik pengolahan kepada nelayan, hingga kekhawatiran terkait legalitas kapal cantrang yang tidak lagi memiliki surat resmi sejak 2015. Menanggapi kondisi tersebut, DPRD dan OPD terkait menggelar mediasi dan audiensi dengan pelaku usaha serta asosiasi nelayan seperti JTB Bhaita Adiguna dan HNSI Rembang. Hasil dari forum ini termasuk kesepakatan soal transparansi pembayaran dan perlunya pencatatan tertulis dalam transaksi jual beli ikan. Pemerintah daerah juga meminta dukungan pemerintah pusat dalam pengurusan legalitas kapal cantrang serta penetapan kuota BBM bersubsidi yang lebih realistis untuk nelayan kecil.

Pemkab Rembang rutin menyalurkan bantuan sarana produksi kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan. Pada tahun 2022, dana hibah dari APBD sebesar Rp3,075 miliar disalurkan kepada 36 kelompok usaha bersama (KUB), sedangkan dari DAK sebesar Rp1,9 miliar untuk 30 KUB. Selain itu, tersedia pula dana dari tugas pembantuan sebesar Rp2,2 miliar untuk pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR), serta dana APBD untuk pembangunan fisik docking dan pembenihan ikan. Pemkab juga mengembangkan program berbasis pemberdayaan seperti Kampung Madani di Sarangmeduro, yang difokuskan pada pelatihan dan peningkatan usaha pengasapan ikan. Fasilitas seperti gerobak kebersihan dan ruang pintar turut disediakan melalui program CSR PNM sebagai bentuk dukungan sosial di lingkungan pesisir. Semua bentuk bantuan ini diawasi secara ketat oleh inspektorat dan dinas terkait agar tepat sasaran serta berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha kecil.

Pemerintah Kabupaten Rembang secara aktif menggelar kegiatan edukatif untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan. Sosialisasi “Gemar Makan Ikan” rutin digelar di berbagai kecamatan, termasuk di Pasar Banggi yang juga menjadi lokus penanganan stunting. Pendekatan kampanye dilakukan melalui penyajian makanan olahan berbahan dasar ikan seperti dimsum, pempek, bistik bandeng, dan pepes ikan dalam berbagai kegiatan massal seperti Hari Ikan Nasional 2022. Kegiatan ini tidak hanya menyasar edukasi gizi rumah tangga, tetapi juga mendorong diversifikasi produk perikanan agar lebih menarik bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Berdasarkan data Kabupaten Rembang Dalam Angka 2025, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB sektor pertanian luas tetap signifikan, di mana konsumsi ikan menjadi indikator pendukung bagi indikator ketahanan pangan daerah . Melalui strategi ini, pemerintah berharap dapat membangun budaya konsumsi ikan secara berkelanjutan sebagai pilar ekonomi sekaligus kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Rembang menunjukkan komitmen dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui pendekatan One Village One Product (OVOP). Pada 2024, dua pelaku IKM di sektor kain batik berhasil meraih klasifikasi bintang dari Kementerian Perindustrian. UD Pusaka Beruang, milik FX Santoso Hartono di Kecamatan Lasem, memperoleh klasifikasi bintang tiga. Sementara itu, Sekar Mulyo milik Joko Sri Purwanto dari Desa Babagan, Lasem, meraih klasifikasi bintang satu. Pemberian penghargaan ini dilakukan dalam ajang Gebyar IKMA 2024, sekaligus menjadi pintu pembuka partisipasi mereka dalam pameran tingkat nasional.

Program OVOP berfokus pada pengembangan produk berbasis kearifan lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional. Produk yang diajukan untuk program ini harus memiliki nilai khas budaya lokal, mutu tinggi, serta berpotensi ekspor. Proses seleksi dilakukan secara ketat oleh Kementerian Perindustrian, dan pemerintah daerah turut mendaftarkan IKM yang memenuhi syarat. Selain sebagai bentuk apresiasi, penghargaan OVOP juga membuka akses pasar yang lebih luas dan dukungan pembinaan lanjutan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang menghadirkan inovasi layanan perizinan "Si Kelingking Manis", yang bertujuan mendekatkan proses perizinan kepada pelaku UMKM. Inovasi ini menjadi solusi konkret atas kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses layanan perizinan karena keterbatasan waktu dan lokasi. Melalui pendekatan jemput bola, petugas DPMPTSP mendatangi langsung pelaku usaha dan membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara langsung di lokasi usaha.

Program ini tidak hanya mempercepat proses legalisasi usaha, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran hukum dan akses formal pelaku UMKM terhadap berbagai program pemerintah. Dalam implementasinya, layanan ini telah menjangkau sentra kuliner dan kawasan wisata strategis di Kabupaten Rembang, termasuk Pantai Karangjahe dan Pantai Pasir Putih Kaliori. Dengan legalitas yang lebih kuat, pelaku UMKM Rembang dapat mengakses berbagai peluang pembiayaan, kemitraan, dan pengembangan pasar.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah seperti Persepsi dan universitas internasional, telah menyelenggarakan pelatihan digitalisasi bagi perempuan pelaku UMKM. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Gajah Mada pada 11–12 September 2024, dan menyasar peningkatan kapasitas perempuan dalam kewirausahaan digital. Materi yang diberikan mencakup kesetaraan gender dalam bisnis serta penggunaan aplikasi seperti Canva dan platform e-commerce.

Program ini diikuti oleh ratusan perempuan dari berbagai daerah dan mendapat apresiasi dari peserta karena materi yang relevan dengan tantangan usaha di era digital. Salah satu peserta mengungkapkan manfaat signifikan yang dirasakan, terutama dalam strategi pemasaran digital. Upaya ini menjadi bagian dari gerakan pemberdayaan perempuan yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap teknologi dan memperluas partisipasi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi lokal.

Untuk membantu pelaku UMKM bertahan dalam situasi krisis pandemi dan gejolak inflasi, Pemerintah Kabupaten Rembang menggulirkan program pinjaman lunak tanpa bunga dan tanpa agunan. Program ini direalisasikan melalui PT BPR BKK Lasem dan berhasil menyalurkan dana sebesar Rp55 miliar kepada lebih dari 12 ribu pelaku UMKM dalam bentuk Kredit Bulanan Mikro Bangkit (KBMB). Selain itu, ada pula program Kredit Bulanan Subsidi Inflasi (KBSI) yang diluncurkan pada 2022–2023 dengan total penyaluran Rp4,16 miliar.

Program ini memberikan akses permodalan ringan bagi pelaku usaha kecil, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Kebijakan ini mendapat apresiasi luas dari pelaku UMKM yang merasa terbantu dalam meningkatkan kapasitas usaha mereka. Selain dukungan finansial, Pemkab Rembang juga aktif mendorong promosi produk UMKM melalui jejaring ritel modern dan pelatihan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan

Pemkab Rembang mendorong terjadinya sinergi antara usaha besar dan pelaku UMKM melalui forum kemitraan yang difasilitasi DPMPTSP. Dalam forum yang diselenggarakan di Hotel Pollos pada Februari 2024, pelaku UMKM diberi akses untuk menjalin kerja sama dengan korporasi besar seperti Alfamart, Indomaret, dan Semen Gresik. Salah satu tujuan utamanya adalah memperluas pasar bagi produk UMKM lokal melalui sistem rantai pasok.

Dalam sektor kelautan, contohnya, industri pengolahan ikan berskala besar didorong untuk bermitra dengan nelayan lokal. Kemitraan ini tidak hanya memberikan jaminan pasokan bahan baku bagi industri, tetapi juga meningkatkan daya tawar UMKM dalam skema ekonomi yang inklusif. Berdasarkan data BPS, hingga 2023 terdapat 292 perusahaan di Kabupaten Rembang yang mempekerjakan lebih dari 10 tenaga kerja, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Rembang sebanyak 130 perusahaan dan 14.099 pekerja.

Rembang Expo 2024 menjadi ruang promosi utama bagi produk unggulan daerah yang sempat terhenti akibat pandemi. Tercatat sebanyak 223 stan berpartisipasi dalam kegiatan ini, menghadirkan berbagai produk UMKM, mulai dari batik Lasem, hasil pertanian, perikanan, hingga kerajinan tangan. Acara ini juga diisi dengan diskon harian, talkshow, dan bazar pasar murah, yang meningkatkan interaksi antara pelaku usaha dan masyarakat.

Pameran seperti ini berperan penting dalam membangun kesadaran merek dan meningkatkan permintaan atas produk lokal. Menurut data BPS, terdapat lebih dari 30 ribu UMKM yang tersebar di seluruh kecamatan di Rembang, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Rembang, Lasem, dan Pamotan. Upaya ini diperkuat dengan program lanjutan seperti "Njajan Fest" dan "Hampers Berkah UMKM", yang memberikan dukungan pemasaran, legalitas usaha, hingga penguatan kapasitas pelaku usaha melalui fasilitasi Rumah BUMN.

Rumah BUMN Rembang yang dikelola oleh PT Semen Gresik memainkan peran penting sebagai inkubator bisnis UMKM. Hingga 2024, lembaga ini telah mendampingi 495 UMKM dan menyerap 1.869 tenaga kerja. Selain memberikan pelatihan dan akses pasar, Rumah BUMN juga memfasilitasi transformasi digital pelaku usaha, sebagaimana dicontohkan oleh Mina Food Rembang yang berhasil bangkit dan berkembang pasca pandemi. Produk olahan ikan barakuda dari Mina Food bahkan telah mengantongi sertifikat kelayakan pengolahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (Info 9).

Di sisi lain, sektor industri padat karya mengalami lonjakan signifikan. Pada 2024, sejumlah pabrik baru berdiri di Rembang, seperti pabrik rokok Djarum di Desa Landoh dan Tireman yang menyerap hingga 3.000 tenaga kerja. Selain itu, investasi asing dari Tiongkok juga akan mendirikan pabrik garmen di dekat kawasan industri PWI. Fenomena ini menunjukkan bahwa Rembang semakin menarik bagi investor karena kombinasi harga lahan yang kompetitif dan iklim usaha yang kondusif.

Kabupaten Rembang memiliki ragam komoditas pertanian unggulan yang mencerminkan karakteristik agroklimat dan kondisi lahan wilayah pesisir utara Jawa Tengah ini. Pada subsektor hortikultura, cabai dan bawang merah menempati posisi penting dengan luas panen masing-masing 2.252 ha dan 125 ha pada tahun 2024. Produksi cabai mencapai 219.289 kuintal, sedangkan bawang merah sebesar 9.691 kuintal. Komoditas sayuran lain seperti tomat, kangkung, dan terung juga tercatat cukup signifikan, masing-masing dengan produksi 19.819 kuintal, 8.364 kuintal, dan 15.940 kuintal. Untuk buah-buahan semusim, semangka dan melon menjadi unggulan dengan produksi 3.582 kuintal dan 2.853 kuintal. Data ini menunjukkan keberagaman komoditas hortikultura yang dibudidayakan masyarakat Rembang.

Sementara itu, subsektor perkebunan juga menunjukkan kontribusi yang nyata, terutama pada tanaman tebu, tembakau, dan kelapa. Pada tahun 2024, luas panen tebu tercatat 8.934 ha dengan produksi mencapai 8.934 ton, menjadikannya salah satu komoditas perkebunan terbesar. Disusul oleh tembakau dengan luas panen 6.328 ha dan produksi 6.328 ton, serta kelapa dengan luas panen 6.321 ha dan produksi sebesar 3.296 ton. Penyebaran komoditas ini bervariasi antar kecamatan, di mana Kragan menjadi penyumbang kelapa terbanyak (565,65 ton), Pamotan unggul dalam produksi tebu (66.983 ton), dan Sulang memimpin produksi tembakau (3.823,6 ton).

Pemerintah Kabupaten Rembang telah menunjukkan komitmen terhadap modernisasi pertanian melalui distribusi 4.841 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada kelompok tani selama sembilan tahun terakhir. Bantuan ini mencakup 1.943 unit pompa air, 819 cultivator, 367 handsprayer, 84 traktor roda empat, serta 1.608 traktor roda dua, yang tersebar ke berbagai wilayah produktif. Meskipun demikian, Bupati Rembang menyatakan bahwa kebutuhan traktor roda dua masih belum tercukupi, dan meminta agar alokasi untuk jenis tersebut ditingkatkan pada tahun 2025. Selain bantuan alsintan, pembangunan prasarana pertanian juga diprioritaskan, seperti 148 unit embung, 1.599 unit irigasi air tanah dangkal, serta 346 km jalan usaha tani yang diharapkan mampu menekan biaya produksi petani.

Dalam konteks dampak nyata, analisis usaha tani di Desa Sidomulyo menunjukkan bahwa penggunaan sistem mekanisasi pertanian memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sistem manual. Petani yang menggunakan traktor dan mesin panen mampu memperoleh laba sekitar Rp25 juta per hektare, dibandingkan Rp19 juta lebih dari sistem konvensional. Pembangunan jalan usaha tani juga berperan penting dalam efisiensi logistik hasil panen, yang sebelumnya harus dipikul secara manual. Modernisasi ini konsisten dengan upaya peningkatan efisiensi pertanian Kabupaten Rembang, yang pada 2024 mencatat luas panen padi mencapai 54.518 hektare dengan produksi gabah kering mencapai 313.183 ton.

Sebagian besar lahan pertanian di Rembang merupakan sawah tadah hujan. Oleh karena itu, Pemkab Rembang menaruh perhatian besar pada pembangunan dan rehabilitasi embung serta sistem irigasi tanah dangkal. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan), jumlah embung meningkat dari 53 unit pada 2015 menjadi 114 unit pada 2021. Pada tahun 2022, dibangun 9 embung baru dan direhabilitasi 13 embung, serta satu embung didanai APBN. Rata-rata kapasitas embung berkisar antara 200 hingga 500 meter kubik, dengan fungsi utama sebagai cadangan air saat musim kemarau.

Di sisi lain, target irigasi air tanah dangkal juga terus digenjot, dari 1.599 unit yang telah terbangun menuju target 2.000 unit. Rencana tambahan 400 unit irigasi pada 2025 diharapkan dapat mendekati angka tersebut. Pengembangan infrastruktur ini penting mengingat dari total luas sawah 30.727 hektare di Rembang, sebagian besar masih mengandalkan hujan dan membutuhkan pasokan air alternatif. Kegiatan tersebut didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta melibatkan kelompok tani dalam proses pengajuan pembangunan embung dan irigasi.

Kabupaten Rembang menetapkan target luas tanam padi sebesar 45.000 hektare pada tahun 2025. Hingga pertengahan Juni, luas tanam telah mencapai 39.200 hektare, dengan konsentrasi gerakan tanam di Desa Mojorembun, Kecamatan Kaliori. Wilayah ini memiliki sistem irigasi pipa dan pasokan air dari Bendungan Randugunting, yang memungkinkan keberlanjutan pertanian di musim kemarau. Dukungan sarana produksi (saprodi) turut diberikan untuk mendukung masa tanam III (MT III) yang sedang berlangsung.

Produktivitas padi di Rembang juga menunjukkan peningkatan, dari 5,2–5,4 ton per hektare menjadi 5,6 ton per hektare pada musim tanam II. Meski sempat turun ke 4,9 ton akibat El Nino, stabilitas cuaca dan minimnya serangan hama menjadi faktor peningkat produktivitas. Data BPS Rembang 2025 mencatat bahwa rata-rata produksi padi pada 2024 mencapai 5,74 ton/ha. Total produksi gabah kering panen dari Januari hingga Juni 2025 tercatat 174.222 ton, setara dengan 97.564 ton beras. Tiga kecamatan utama penyumbang tanam MT III adalah Kaliori, Sumber, dan Rembang, yang menyumbang sekitar 3.000 hektare luas tanam.

Pemkab Rembang terus mendorong regenerasi petani dengan menargetkan pertumbuhan petani milenial. Berdasarkan data BPS 2023, terdapat sekitar 18.000 petani milenial atau 19 persen dari total 90.000 petani di Rembang. Tantangan utama adalah keterbatasan irigasi, di mana dari 26.000 hektare lahan pertanian, hanya 4.000 hektare yang memiliki pengairan permanen, sedangkan sisanya merupakan lahan tadah hujan. Untuk itu, pelatihan dan dukungan teknologi diberikan agar generasi muda mampu mengatasi tantangan iklim dan meningkatkan produktivitas lahan.

Dari total petani milenial tersebut, 10.000 di antaranya telah mengadopsi teknologi dalam pengelolaan lahan. Pemkab berperan aktif menyediakan alsintan, jalan usaha tani, embung, hingga fasilitas bibit dan pupuk. Program ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam mewujudkan petani muda sebagai aktor utama pertanian masa depan. Ketua Komisi B DPRD Jateng juga menyatakan bahwa konsep petani milenial Rembang sejalan dengan program nasional lumbung pangan. Regenerasi petani menjadi fokus utama, terutama dengan mayoritas petani senior berusia di atas 50 tahun.

Meski sektor pertanian memiliki potensi besar, realisasi investasi di bidang ini masih tergolong rendah. Pada 2023, sektor ini menempati peringkat ke-11 dalam investasi dengan nilai Rp22 miliar, dan turun ke peringkat ke-13 pada triwulan III tahun 2024 dengan nilai Rp17,27 miliar. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menyelenggarakan lokakarya untuk mengidentifikasi potensi dan menarik minat investor. Komoditas unggulan seperti cabai, padi, jagung, kedelai, serta tanaman pakan ternak dan tebu menjadi fokus pengembangan hilirisasi.

Kabupaten Rembang juga memiliki potensi besar di bidang peternakan seperti sapi potong, ayam petelur, ayam pedaging, kambing, dan unggas lokal. Kolaborasi dengan pelaku industri besar seperti PT Charoen Pokphand diharapkan mampu mendorong industrialisasi pertanian dan peternakan. Studi kelayakan yang dilakukan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) memberikan rekomendasi kawasan prioritas dan kebutuhan fasilitas pendukung bagi investor. Upaya ini bertujuan mengoptimalkan potensi pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui investasi berbasis komoditas unggulan.

Ketahanan pangan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan desa di Rembang. Berdasarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2024, Dana Desa tahun 2025 dialokasikan untuk program ketahanan pangan tematik, minimal 20 persen dari total dana desa sebesar Rp244,38 miliar. Desa-desa didorong mengembangkan potensi spesifik, seperti bandeng di Desa Tireman. Program ini terintegrasi dengan layanan makan bergizi gratis (MBG), yang memungkinkan desa menjadi pemasok bahan pangan pokok seperti beras, telur, dan sayur.

Namun demikian, stok cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dinilai belum ideal. Pada pertengahan 2025, stok hanya mencapai 1.995 kilogram, jauh di bawah kebutuhan ideal sebesar 65,47 ton. Cadangan tersebut sebelumnya digunakan saat bencana dan menjelang hari besar. Pemerintah daerah menekankan pentingnya ketersediaan CPPD untuk menghadapi krisis pangan, inflasi, dan bencana. Sementara itu, penyaluran bantuan beras untuk keluarga miskin juga dilakukan secara rutin melalui program nasional dengan cakupan 72.977 KPM di Rembang.

Pemkab Rembang secara rutin menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Misalnya, pada Maret 2025, 300 paket sembako berisi beras, minyak, telur, dan gula dijual seharga Rp60.000, disubsidi Rp23.000 dari harga pasar. Program ini dilaksanakan menjelang Hari Raya dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Pada kegiatan lain, seperti pasar tani dan subsidi pangan oleh Provinsi Jawa Tengah, ratusan warga membeli sembako di bawah harga pasar.

Harga komoditas yang dijual pada kegiatan tersebut jauh lebih rendah dibanding pasar, seperti beras Rp11.000/kg, telur Rp24.000/kg, dan cabai Rp8.000 per 250 gram. Bantuan pangan juga diberikan secara langsung kepada kelompok perempuan rentan dan masyarakat miskin sebagai bentuk tanggap darurat dan kepedulian sosial. Pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk mencegah lonjakan harga dan menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, terutama saat harga pasar mengalami fluktuasi karena kondisi cuaca maupun inflasi.

Kabupaten Rembang memiliki infrastruktur kesehatan yang terus berkembang, dengan 18 Puskesmas tersebar di seluruh kecamatan dan 45 Puskesmas Pembantu yang mendukung pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, tersedia pula 6 rumah sakit, terdiri dari 1 rumah sakit umum milik pemerintah dan 5 rumah sakit swasta. RSUD dr. R. Soetrasno sebagai rumah sakit tipe C menjadi rujukan utama masyarakat dengan kapasitas 317 tempat tidur serta layanan spesialisasi lengkap, termasuk ICU, NICU, laboratorium modern, dan fasilitas untuk kateterisasi jantung yang mulai dioperasikan pada 2024.

Fasilitas lainnya seperti Laboratorium Kesehatan Daerah dan gudang farmasi juga telah direhabilitasi. Pemerintah Kabupaten Rembang menganggarkan dana besar untuk peningkatan layanan, seperti pembangunan Puskesmas Lasem sebesar Rp9,7 miliar dan 11 tempat pembuangan limbah medis B3 senilai Rp2,15 miliar. Akses digital juga diperluas melalui sistem pendaftaran daring dan pengiriman obat langsung ke rumah pasien, menandai pergeseran ke layanan berbasis Information and Communication Technology (ICT).

Pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Rembang semakin ditingkatkan melalui akreditasi 17 Puskesmas pada tahun 2023, sesuai Permenkes Nomor 34 Tahun 2022. Proses ini diawali dengan self-assessment dan pembinaan dari Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) yang terbagi dalam empat klaster, yaitu Booster, Semut Api, Cakap, dan Prabu Kresna. Evaluasi menyeluruh dilakukan untuk menyesuaikan dengan standar nasional, termasuk melalui survei hybrid (luring dan daring) serta penelusuran bukti pelayanan di lapangan.

Pemerintah daerah juga menerapkan Integrasi Layanan Primer (ILP) di 17 desa sebagai bentuk inovasi untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas. Program ini melibatkan kader PKK dan tokoh masyarakat dalam skrining hingga tingkat RT/RW. Hal ini memungkinkan deteksi masalah kesehatan lebih cepat dan pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Transformasi digital dalam pelayanan kesehatan semakin nyata melalui implementasi layanan Telemedisin di 10 Puskesmas pada tahun 2025, sebagai bagian dari program BPJS Kesehatan. Kabupaten Rembang menjadi pilot project bersama Kabupaten Pekalongan di Jawa Tengah. Layanan ini memungkinkan konsultasi dua arah antara pasien dan dokter, termasuk rujukan online ke rumah sakit rujukan seperti RSUD dr. R. Soetrasno dan KSH Pati, menggunakan aplikasi BPJS Kesehatan dan WhatsApp.

Selain itu, klinik pratama rawat inap Ibnu Cholil menjadi satu-satunya klinik di Kabupaten Rembang yang menggunakan Electronic Medical Record (EMR) dan sistem pendaftaran terintegrasi. Klinik ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari IGD 24 jam hingga poli HIV. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dan PMK Nomor 20 Tahun 2019 tentang pelayanan kesehatan berbasis digital.

Pemerintah Kabupaten Rembang turut mendukung program nasional Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai upaya deteksi dini penyakit dan peningkatan kesadaran hidup sehat. PKG dilaksanakan dalam tiga skema: ulang tahun, sekolah, dan khusus bagi ibu hamil dan anak. Pemeriksaan mencakup pengukuran fisik, fungsi indra, pemeriksaan gigi, dan laboratorium. Pada Februari 2025, simulasi PKG telah dilakukan di sejumlah Puskesmas untuk memastikan kesiapan implementasi.

Sebagai hasilnya, hingga April 2025, sebanyak 29.022 warga telah menjalani Cek Kesehatan Gratis (CKG), menjadikan Rembang sebagai kabupaten ke-12 secara nasional dalam capaian peserta. Program ini kini diperluas tanpa harus menunggu hari ulang tahun dan terbuka bagi warga non-BPJS. Menurut BPS, cakupan pelayanan kesehatan dasar ini menunjang peningkatan angka harapan hidup yang mencapai 72,63 tahun.

Kabupaten Rembang menghadapi tantangan penyakit menular seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV). Sepanjang 2024, tercatat 325 kasus DBD dengan sembilan kematian, mayoritas menyerang anak-anak. Puskesmas Pancur menjadi wilayah dengan kasus tertinggi. Pemerintah daerah mengaktifkan kembali program Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3 Plus dan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (G1R1J), serta menggelar lomba desa bebas jentik. Tingkat bebas jentik saat ini mencapai 72%, masih jauh dari target 95%.

Di sisi lain, hingga Mei 2025, ditemukan 65 kasus HIV. Dinas Kesehatan secara rutin melakukan pemeriksaan melalui mobile clinic ke hotspot seperti warung kopi dan Rutan. Mayoritas kasus ditemukan pada usia produktif, namun tren meningkat juga terlihat pada pria usia 50 tahun ke atas. Selain edukasi dan tes IMS, Dinas juga melakukan skrining kepada ibu hamil dan calon pengantin.

Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menargetkan cakupan imunisasi lengkap sebesar 92% pada 2024 untuk seluruh kelompok usia sasaran. Imunisasi mencakup IDL, PVC 2, Rotavirus 3, IBL, dan ISL. Sebagian besar Puskesmas sudah memenuhi target untuk imunisasi dasar, namun beberapa masih berada di bawah 70% untuk vaksin Rotavirus 3 karena batas usia ketat.

Selain itu, pemerintah juga gencar melaksanakan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) bagi anak perempuan kelas 5 dan 6, baik di sekolah formal maupun anak tidak sekolah (ATS). Data BPS menyebutkan bahwa terdapat 8.642 anak perempuan usia sekolah dasar pada tahun ajaran 2024/2025, menjadikan cakupan imunisasi HPV sebagai indikator penting kesehatan reproduksi di usia dini.

Kabupaten Rembang mencatat cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98,35% dari total penduduk sebesar 665.501 jiwa per 2025, atau sebanyak 648.762 peserta. Atas capaian tersebut, Kabupaten Rembang meraih Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari Wakil Presiden RI. Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan program ini ditunjukkan dengan reaktivasi kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang sempat terhenti akibat kendala administrasi.

Sementara itu, berdasarkan data BPS, pengeluaran pemerintah daerah untuk urusan kesehatan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp191,1 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran tersebut digunakan untuk memperluas layanan, mendanai program prioritas kesehatan, serta menjamin layanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin.

Antusiasme masyarakat Rembang terhadap kegiatan kesehatan juga tercermin dari partisipasi dalam event seperti Rembang Expo, di mana sebanyak 589 orang memanfaatkan layanan skrining kesehatan gratis. Pemeriksaan meliputi tensi, gula darah, kolesterol, asam urat, hingga gangguan mental emosional menggunakan self-reporting questionnaire (SRQ). Petugas juga memberikan edukasi terkait gaya hidup sehat.

Langkah ini menjadi pelengkap strategi edukatif yang menyasar masyarakat umum, terutama di era modern dengan pola makan cepat saji dan minim aktivitas fisik. Berdasarkan data BPS, proporsi penduduk dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes terus meningkat dalam lima tahun terakhir, memperkuat urgensi program promosi kesehatan secara masif.