Obiter Dictum
Obiter dictum (Latin: dikatakan sambil lalu) adalah pernyataan atau pendapat hukum dalam putusan pengadilan yang bukan merupakan bagian dari ratio decidendi, melainkan komentar tambahan hakim yang tidak esensial untuk menyelesaikan perkara yang diputus. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai preseden, obiter dictum dari hakim agung atau hakim MK yang berpengalaman sering dijadikan panduan persuasif dalam perkara-perkara berikutnya.
Dalam putusan-putusan MK mengenai konstitusionalitas UU KPK dan UU Tipikor, terdapat berbagai obiter dictum yang memuat pandangan hakim konstitusi atas arah reformasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun tidak mengikat secara formal, pernyataan-pernyataan ini sering dikutip oleh akademisi, aktivis antikorupsi, dan advokat untuk mendukung argumen mereka tentang kebijakan pemberantasan korupsi.
Advokat yang melakukan riset yurisprudensi harus mampu membedakan antara ratio decidendi dan obiter dictum dalam setiap putusan yang dikaji. Menggunakan obiter dictum sebagai argumen preseden yang mengikat dalam persidangan merupakan kesalahan argumentasi yang dapat melemahkan kredibilitas advokat di hadapan majelis hakim yang berpengalaman. Gunakan obiter dictum sebagai pelengkap argumentasi, bukan sebagai fondasi utama.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..