Dominus Litis
Dominus litis (Latin: penguasa perkara) adalah doktrin hukum acara pidana yang menempatkan jaksa penuntut umum sebagai pihak yang sepenuhnya mengendalikan jalannya penuntutan, mulai dari penyusunan dakwaan, penentuan alat bukti yang diajukan, hingga penuntutan pidana. Dalam sistem civil law seperti Indonesia, jaksa bukan sekadar pihak dalam perkara, melainkan representasi kepentingan publik dan negara.
Konsekuensi praktis doktrin ini adalah bahwa jaksa memiliki diskresi untuk menghentikan penuntutan (deponering) demi kepentingan umum, atau sebaliknya melanjutkan penuntutan meski korban memaafkan pelaku. Dalam perkara Tipikor, JPU KPK menggunakan kewenangan dominus litis-nya untuk memilih strategi dakwaan yang paling efektif untuk perampasan aset, bukan sekadar pemidanaan badan.
Advokat perlu memahami bahwa dalam sistem dominus litis, hakim tidak dapat mengisi celah dakwaan secara aktif. Jika JPU tidak mendakwakan suatu perbuatan meskipun buktinya ada, hakim tidak dapat memidana terdakwa atas perbuatan tersebut. Ini memberi peluang bagi advokat untuk mengarahkan pembelaan pada unsur-unsur dakwaan yang diajukan, bukan atas semua kemungkinan pelanggaran yang secara faktual terjadi.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..