Ratio Decidendi
Ratio decidendi (Latin: alasan dari keputusan) adalah bagian inti dari suatu putusan pengadilan yang memuat penalaran hukum pokok yang menjadi dasar dan landasan dijatuhkannya putusan. Bagian inilah yang memiliki nilai preseden, berbeda dari obiter dictum (pernyataan sampingan yang tidak mengikat). Dalam sistem hukum Indonesia, pemahaman atas ratio decidendi putusan MA dan MK sangat penting untuk memprediksi putusan dalam perkara serupa.
Dalam perkara Tipikor, ratio decidendi putusan MA tentang standar pembuktian kerugian negara, tafsir unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan batas antara diskresi kebijakan dan penyalahgunaan wewenang menjadi panduan bagi hakim Tipikor di seluruh Indonesia. Advokat yang menguasai ratio decidendi putusan-putusan penting ini memiliki keunggulan argumentatif yang signifikan.
Dalam mempersiapkan memori kasasi, advokat harus dapat mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana putusan pengadilan bawahan menyimpang dari ratio decidendi yang telah ditetapkan MA dalam putusan-putusan sebelumnya. Semakin jelas penyimpangan tersebut dari preseden yang ada, semakin kuat alasan kasasi yang diajukan. Kemampuan membedakan ratio decidendi dari obiter dictum merupakan keahlian analitis kritis yang harus dimiliki setiap advokat litigasi.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..