Nullum Crimen Sine Lege
Nullum crimen sine lege (Latin: tidak ada kejahatan tanpa undang-undang) adalah asas fundamental hukum pidana yang melarang pemidanaan atas perbuatan yang belum dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan dilakukan. Di Indonesia, asas ini dikodifikasikan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan dipertegas dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusional atas kepastian hukum.
Asas ini memiliki empat turunan: lex scripta (hukum harus tertulis), lex certa (hukum harus jelas dan terperinci), lex stricta (larangan analogi yang merugikan terdakwa), dan lex praevia (larangan berlaku surut). Dalam perkara korupsi, JPU tidak boleh mendakwa berdasarkan peraturan teknis yang baru terbit setelah perbuatan dilakukan.
Advokat yang menghadapi dakwaan atas perbuatan yang saat dilakukan belum jelas dikriminalisasikan wajib mengajukan eksepsi berbasis asas ini. Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 yang menghapus unsur melawan hukum materiil dalam Pasal 2 UU Tipikor merupakan penerapan langsung asas nullum crimen sine lege untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan atas kebijakan pejabat publik.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..